OTT Dugaan Suap Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Ultimatum 17 Tersangka Lainnya

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 31 Agustus 2021 09:52 WIB
Monitorindonesia.com - Buntut oeprasi tangkap tangan (OTT) tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya Hasan Aminudin dan 8 orang lainnya, kini lembaga antirasuah mengultimatum 17 tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2021. Mereka diminta segera menyerahkan diri ke markas Lembaga Antikorupsi. "KPK mengimbau kepada para tersangka lain (17 orang) untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa dini hari (31/8/2021). Total ada 22 tersangka dalam kasus rasuah jual beli jabatan di Probolinggo. Sebanyak lima tersangka sudah ditahan KPK. Mereka ialah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, Camat Krejengan, Doddy Kurniawan, Camat Paiton, Muhammad Ridwan, serta pejabat Kades Karangren Sumarto. Puput ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Hasan mendekam di Rutan KPK Kavling C1 atau Gedung KPK lama. Tiga tersangka lainnya, yakni Doddy ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Ridwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, dan Sumarto ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Alex, sapaan Alexander Marwata, mengatakan kelimanya ditahan selama 20 hari hingga 19 September 2021. Sebelum mendekam di tahanan, tersangka akan menjalani isolasi mandiri di rutan masing-masing untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dalam kasus ini, Puput, Hasan, Doddy, dan Ridwan sebagai penerima. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, 18 tersangka lainnya sebagai pemberi suap. Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Ery)

Topik:

OTT KPK Bupati Probolinggo

Berita Sebelumnya

SDM dan Teknologi Belum Mendukung, PTM Lebih Efektif Dibandingkan Daring

Berita Selanjutnya

Kylian Mbappe Gagal ke Madrid Musim Ini

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Terdakwa kasus UU ITE Adam Deni (kiri) dan Ahmad Sahroni (kanan). Foto: Kolase MI

Saat KPK Diminta Periksa Sahroni hingga Dugaan Pembelian Sepeda Rp 5 M Tanpa Bayar Pajak

28 Agustus 2025 16:23 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Ist)

Prabowo Ogah Lindungi Noel Dari Jeratan Hukum

28 Agustus 2025 13:30 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Telusuri 3 Unit Mobil yang Dipindahkan dari Rumah Noel Pasca OTT

27 Agustus 2025 12:57 WIB

Hukum
Wamenaker Immanuel Ebenezer (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Minta Istana Tak Kabulkan Permintaan Amnesti Noel

26 Agustus 2025 12:00 WIB

Hukum
Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Irvian Bobby Mahendro [Foto: Repro/Ant]

LHKPN Irvian Bobby Cuma Rp 3,9 Miliar, Padahal Disebut Terima Rp 69 Miliar! KPK: Tidak Patuh Dalam Pelaporan

24 Agustus 2025 18:03 WIB