Rusia Dipecat dari Keanggotaan Dewan HAM PBB

Surya Feri

Diperbarui 8 April 2022 12:11 WIB

Rusia Dipecat dari Keanggotaan Dewan HAM PBB

Jakarta, MI - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membekukan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atas laporan "pelanggaran berat di Ukraina" sehingga mendorong Moskow keluar dari badan tersebut. Pemungutan suara yang dipimpin AS itu mengumpulkan 93 suara mendukung, sementara 24 negara menolak dan 58 negara abstain. Hanya dibutuhkan dua pertiga atau mayoritas anggota di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang di New York yang diperlukan untuk menangguhkan Rusia dari 47 anggota Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin menggambarkan langkah itu sebagai "langkah yang tidak sah dan bermotivasi politik". Dia kemudian mengumumkan bahwa Rusia telah memutuskan untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia sama sekali. "Anda tidak mengajukan pengunduran diri setelah Anda dipecat," kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya kepada wartawan seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Jumat (8/4). Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di Dewan HAM. Di bawah resolusi hari Kamis, Majelis Umum bisa saja kemudian setuju untuk mengakhiri penangguhan tersebut. Akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena Rusia telah keluar dari Dewan, seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 2018 akibat bersikap bias terhadap Israel. Amerika Serikat tahun lalu terpilih kembali menjadi anggota Dewan. Penangguhan keanggotaan jarang terjadi di lembaga itu. Libya ditangguhkan pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu, Muammar Gaddafi. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan PBB "mengirim pesan yang jelas bahwa penderitaan para korban dan penyintas tidak bisa diabaikan." "Kami memastikan pelanggar hak asasi manusia yang gigih dan kejam tidak akan diizinkan untuk menduduki posisi kepemimpinan hak asasi manusia di PBB," katanya dalam sambutan yang disampaikan ke Majelis Umum. Rusia kemudian mengancam negara-negara dengan konsekuensi atas pemungutan suara PBB di Dewan Hak Asasi Manusia. Namun demikian Dewan Hak Asasi Manusia tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Keputusannya mengirimkan pesan politik yang penting dan dapat mengizinkan penyelidikan. Bulan lalu dewan tersebut membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak azasi manusia, termasuk kemungkinan kejahatan perang, di Ukraina. Resolusi pada hari Kamis adalah yang ketiga diadopsi oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang sejak Rusia menginvasi negara tetangga Ukraina pada 24 Februari. Dua resolusi Majelis Umum sebelumnya yang mencela Rusia diadopsi dengan 141 dan 140 suara mendukung. Setelah abstain pada dua suara di Majelis Umum sebelumnya, China bersama mitra Rusia menentang resolusi tersebut kemarin. "Langkah tergesa-gesa di Majelis Umum, yang memaksa negara-negara untuk memilih, akan memperburuk perpecahan di antara negara-negara anggota selain mengintensifkan konfrontasi antara pihak-pihak terkait," kata Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun sebelum pemungutan suara.

Topik:

PBB Rusia Ukraina

Rusia Dipecat dari Keanggotaan Dewan HAM PBB

Berita Sebelumnya

Presiden Yaman Mundur dan Serahkan Kekuasaan Kepada Dewan Kepresidenan

Berita Selanjutnya

Ini Daftar 14 Aturan Turunan PPH dan PPN

Berita Terkait

DPR Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

Prabowo di Sidang Umum PBB: Indonesia Siap Bangun Giant Sea Wall

BKSAP DPR RI Dukung Pidato Prabowo di PBB, Tegaskan Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Dukungan Palestina Merdeka, DPR Ingatkan Prabowo Dorong PBB Segera Ambil Langkah Lebih Konkret

Besok, Prabowo Sampaikan Pidato di Sidang PBB usai Trump dan Lula

Sekjen PBB Sebut Israel Langgar Kedaulatan Wilayah Qatar

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K