Eksepsi Napoleon Ditolak, Hakim Perintahkan Jaksa Lanjutkan Kasus Pengeroyokan M Kace

wisnu
wisnu
Diperbarui 12 Mei 2022 14:09 WIB
Jakarta, MI - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi penasihat hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam perkara pengeroyokan terhadap Muhamad Kosman alias M. Kace alias M. Kece. Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses hukum kasus pengeroyokan Napoleon terhadap M Kace. “Mengadili, satu, menolak eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim PN Jaksel Djuyamto ketika membacakan putusan sela di Ruang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/5). Majelis Hakim juga memerintahkan para JPU untuk melanjutkan perkara atas nama terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte. “Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai sidang diputuskan,” jelasnya. Adapun beberapa hal yang tercantum di dalam eksepsi adalah pernyataan keberatan penasihat hukum terhadap surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai cacat formil dan kabur, hingga penyelesaian kasus dengan cara restorative justice atau keadilan restoratif. Majelis Hakim menilai surat dakwaan tersebut sudah jelas dan tidak cacat formil. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum Napoleon Bonaparte. “Oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa ditolak, maka pemeriksaan perkara harus dilanjutkan,” kata Djuyamto. Irjen Pol Napoleon Bonaparte terlibat kasus pengeroyokan M Kace di Rutan Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021. M Kace melaporkan pengeroyokan itu ke Bareskrim Polri pada hari yang sama. Kepolisian kemudian menetapkan Napoleon dan beberapa tahanan lainnya sebagai tersangka pada 29 September 2021. Walaupun demikian, penasihat hukum Napoleon menyampaikan kliennya dan M. Kace telah meneken di atas materai kesepakatan damai pada 3 September 2021. Akan tetapi, kepolisian pada 8 Oktober 2021 menyampaikan M. Kace tidak mencabut laporan sehingga proses hukum tetap berlanjut. Kejaksaan pada 19 Oktober 2021 menerima pelimpahan berkas perkara pengeroyokan itu dari Bareskrim Polri. Proses hukumnya saat ini telah masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 208/Pid.B/2022/PN JKT.SEL.

Topik:

kasus pengeroyokan m kace

Berita Sebelumnya

Ratusan Sapi Ternak di Lombok Tengah Positif Terjangkit Virus PMK

Berita Selanjutnya

Korea Utara Laporkan Kematian COVID-19 Pertama Setelah 350.000 Kasus Sakit Demam