Serapan Belanja Rendah, Anggaran Kementerian/Lembaga Terancam Ditarik

Jakarta, MI - Pemerintah akan menarik anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) yang realisasi penyerapan biayanya masih rendah. Anggaran yang ditarik akan dialihkan ke unit lain.

Kementerian/lembaga tersebut diberi tenggat hingga akhir Oktober untuk mempercepat penyerapan anggarannya.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mulai melakukan evaluasi intensif terhadap serapan anggaran K/L. Langkah ini dilakukan melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

Ferry menjelaskan bahwa satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap," ujar Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Kedua, ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

"Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga," ucapnya.

Sebagai informasi, laporan APBN KiTa per September 2025 mencatat, belanja KL yang belum terserap ada sebanyak Rp 474,7 triliun. Padahal, tahun anggaran 2025 tinggal 2,5 bulan lagi. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L tercatat Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 1.275,6 triliun.

Peringatan tegas juga telah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada K/L yang realisasi belanjanya masih rendah. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat masih ada sisa anggaran (K/L) yang belum terserap mencapai Rp 474,7 triliun.

Purbaya mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Ia menegaskan, evaluasi akhir akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

"Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).