Surat Terbuka Adian Napitupulu ke Fahri Hamzah: Waktu Menjadi Penguji Kesetiaan Kita!

Terima kasih untuk Fahri Hamzah yang telah memberi pesan pada generasinya. Saya tidak tahu pesan itu untuk orang-orang segenerasi Fahri Hamzah, atau hanya untuk saya dan Budiman Sudjatmiko. Sebab, foto yang ada dalam twit-nya (7 Mei 2022 pukul 20.44 WIB), hanya foto saya dan Budiman, bukan foto orang banyak. Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan saya dan Budiman – setelah 24 tahun Reformasi. Jika demikian, izinkan saya menjawab dengan sedikit berbagi cerita kepada Fahri. Teringat, ketika saya dan kawan-kawan tersisa yang masih di jalan tahun 1999, Fahri sudah menjadi Staf Ahli MPR. Berikutnya tahun 2004 Fahri dilantik menjadi anggota DPR, sementara saya dan kawan-kawan masih dipukuli dan ditangkapi. Tahun 2008, kantor pengacara saya dipasang Police Line. Saya dikejar hingga jadi "gelandangan," berkeliling dari kota ke kota, lalu jadi pengumpul trolly di berbagai pusat perbelanjaan. Tahun 2010 saya dipukuli hingga babak-belur oleh belasan Polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fahri, kita beda pilihan, beda jalan dan yang saya pilih adalah jalan yang sulit, menyakitkan dan tidak menyenangkan. Walau demikian toh saya tidak pernah usil mengkritik dan mempertanyakan pilihan politik masing-masing orang, termasuk mengkritik Fahri saat itu sedang menikmati kursinya sebagai anggota DPR RI. Tanggal 13 Maret 2007, DPR RI memutuskan agar penyidikan kasus Trisakti dan Semanggi, tidak diteruskan. Saat itu bukankah Fahri yang mengaku aktivis 98, juga sudah menjadi anggota DPR dan berada di komisi III, komisi terkait hukum dan HAM? Saya kecewa, tapi juga tak menghakimi Fahri. Walau, sebagai pimpinan Komisi III, tentunya Fahri bisa berusaha melawan penghentian penyidikan itu bukan? Tahun 2014 saya baru terpilih menjadi anggota DPR, sementara Fahri kembali terpilih yang ketiga kalinya. Saat menuju pemilihan pimpinan DPR, Fahri bersama sebagian anggota DPR mengubah UU MD3, agar partai pendukung capres yang kalah bisa menguasai seluruh Pimpinan DPR. Upaya itu berhasil dan membuat Fahri menjadi salah satu Pimpinan DPR. Sekali lagi saya kecewa, bagaimana mungkin Fahri yang mengaku aktivis 98 bisa menggunakan cara-cara yang bagi saya tidak mencerminkan cara berdemokrasi yang sehat, dewasa dan sportif? Untuk kesekian kalinya saya mengelus dada melihat realitas politik di DPR. Agustus 2015 Fahri Hamzah mengatakan bahwa "anggota DPR rada-rada bloon." Pernyataan itu bukan saja menghina para anggota DPR, tetapi juga menghina partai yang menyeleksi calon, bahkan lebih jauh menghina rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih nama-nama di bilik suara. Kembali saya kecewa pada Fahri yang mencela proses demokrasi, yang sudah memberi dia kesempatan menjadi anggota DPR tiga periode. Aneh, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mencacimaki sebuah proses, tetapi hasil dari proses itu justru dia nikmati selama belasan tahun? Selanjutnya saya tidak bicara tentang kerja formal DPR yaitu membuat UU, menyusun dan menetapkan anggaran negara, lalu mengawasi eksekutif terkait pelaksanaan UU dan penggunaan anggaran. Saya ingin menyampaikan kepada Fahri Hamzah, sumpah jabatan DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak sekadar kalimat dalam UU maupun angka APBN, melainkan juga menggunakan kewenangan dan jejaring politik anggota DPR untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Dalam hal perjuangan kerakyatan itu, bolehkah saya bertanya, di mana Fahri Hamzah ketika saya dan rakyat sejak 2015 memperjuangkan agar berhektar-hektar tanah Cendana di Kabupaten Bogor bisa dibagikan menjadi milik rakyat? Di mana Fahri ketika saya dan sebagian rakyat Bogor, Cianjur, Sumedang, Bandung, Majalengka, Cirebon hingga Semarang, memperjuangkan hak atas tanah yang dilintasi jalur SUTET? Bolehkah saya bertanya kepada Fahri Hamzah, di mana dia saat saya dan Dani Amrul Ichdan (Direksi Mind Id) bersama masyarakat Pongkor, berjuang sesuai harapan Presiden Jokowi, agar ribuan rakyat bisa membentuk koperasi tambang dan menambang emas di lahan Antam di Pongkor ? Di mana Fahri ketika saya dan masyarakat Konawe Utara memperjuangkan 400 ha lahan Antam, agar bisa dikelola Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Utara? Di mana Fahri ketika saya memperjuangkan 170-an orang masyarakat Seram Bagian Barat yang telah lulus CPNS 10 tahun lalu, tetapi tidak pernah diangkat sebagai ASN ? Oh ya, Fahri, walau tidak memuaskan 100 persen dan dengan segala kekurangan, kelima masalah sudah dimenangkan rakyat. Kenapa Fahri tidak ada bersama saya saat menjenguk ribuan aktivis dan mahasiswa, untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam pemeriksaan terhadap mereka yang ditahan di Polda Oktober 2020, karena menolak UU Cipta Kerja? Ke mana Fahri ketika saya dan beberapa Alumni Trisakti, di antaranya Maman Abdurachman, Hendro dan Iwan, berjuang meyakinkan banyak orang untuk membantu rumah dan modal kerja pada 4 keluarga korban Trisakti ? Kenapa justru yang menyiapkan 4 rumah untuk keluarga korban penembakan Trisakti bukan Fahri yang konon aktivis 98, tetapi justru Erick Thohir yang mungkin tidak ada di jalan tahun 98? Kenapa yang membantu modal kerja senilai Rp 750 juta per keluarga bukan Fahri, tetapi Agus Gumiwang yang mungkin juga tidak berjuang bersama mahasiswa Trisakti yang ditembak mati 24 tahun lalu? Di mana Fahri Hamzah saat ratusan pekerja taman dan kebersihan DPR, gaji mereka tidak dibayar hingga sehari sebelum Idul Fitri? Bukankah tahun 2017, Fahri adalah salah satu pimpinan DPR? Kenapa sebagai pimpinan DPR, Fahri membiarkan hal itu terjadi, sehingga saya harus seharian berkeliling meminjam uang sana sini dan mengagunkan BPKB agar gaji ratusan pekerja bisa dibayar DPR sehari jelang Hari Raya Idul Fitri? Saya tidak melihat Fahri menemani saya beradu otot leher di Kesekjenan DPR, agar gaji Pamdal DPR tidak dipotong Rp 500.000 per bulan untuk Sertifikasi Pengamanan? Apakah Fahri sebagai pimpinan DPR tidak tahu, jika upah Pamdal dipotong Rp 500.000, sama saja mengubur mimpi sekolah anak anak Pamdal? Bukankah sebagai pimpinan DPR Fahri bisa mencegah pemotongan itu? Di mana Fahri ketika tahun 2014 saya harus ke Lembaga Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, lalu kembali ke Jakarta untuk meyakinkan Presiden Jokowi agar membebaskan Eva Susanti Bande, salah satu aktivis 98 yang tahun 2013 divonis 4 tahun penjara, karena memperjuangkan petani sawit di Sulteng? Di mana Fahri Hamzah ketika saya dan aktivis 98 lainnya bolak-balik dan berkali-kali meyakinkan Presiden Jokowi agar menggunakan kewenangannya untuk membebaskan puluhan tahanan politik Papua? Banyak dan teramat banyak cerita yang bisa saya sampaikan. Maaf jika semua itu saya uraikan. Bukan bermaksud memegahkan dan menyombongkan diri. Melalui jawaban ini, saya hanya mencoba mengingatkan Fahri Hamzah untuk tidak saling menghakimi dan mempertanyakan pilihan jalan perjuangan masing-masing. Saya hanya ingin mengingatkan Fahri Hamzah, ada waktu di mana kita bicara tetapi ada juga banyak waktu di mana kita bekerja tanpa suara. Karena seringkali, sebuah perbuatan lebih berarti dari sejuta ucapan. Akhir kata, saya mau mengingatkan Fahri, tepat 24 tahun lalu, 4 kawan kita dari Trisakti sedang meregang nyawa, tubuh mereka berlumur darah, menahan sakit lalu meninggal karena ditembak. Dengan gugurnya mereka, lahirlah kebebasan yang kita rasakan hari ini. Lahirlah partai partai politik, lahirlah serikat serikat buruh, lahirlah kebebasan media, lahirlah presiden, gubernur, bupati dan anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Lahirlah Mahkamah Konsitusi, KPK, lahirlah pemisahan Polri dan TNI dan banyak lagi.... Salam Reformasi... Merdeka!!! Adian Napitupulu, Anggota DPR RI, Sekjen PENA 98

Topik:

DPR Fahri Hamzah Aktivis Adian Napitupulu reformasi aktivis 98

Surat Terbuka Adian Napitupulu ke Fahri Hamzah: Waktu Menjadi Penguji Kesetiaan Kita!

Berita Sebelumnya

10 Manfaat Probiotik Bagi Kesehatan Wanita

Berita Selanjutnya

Krisis Gas Eropa Meningkat Setelah Ukraina Tutup Rute Pasokan Gas dari Rusia

Berita Terkait

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

DPR Libatkan Serikat Buruh dalam Perumusan RUU Ketenagakerjaan Baru

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K