Soal 5 Anggota Diduga Calo Bintara, Ini Kata Mabes Polri

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 10 Maret 2023 02:28 WIB
Jakarta, MI - Mabes Polri mengaku belum mendapat penjelasan Polda Jawa Tengah (Jateng) terkait sanksi yang diberikan kepada lima anggotanya yang diduga melakukan praktik calo penerimaan siswa Bintara. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengaku belum mengatahui dasar hukuman kelima terduga pelanggar yang tidak dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Menurut dia, Mabes Polri masih menunggu penjelasan Polda Jateng terkait keputusan sidang etik tersebut. "Nanti saya tanya dulu, ya. Saya belum dapat penjelasan dari Jateng," kata Ramadhan di RS Polri, Jakarta, Kamis (9/3). Ramadhan menegaskan Polda Jateng masih memproses sidang etik kepada lima anggota yang diduga melanggar etik. Mabes Polri, tambah dia, akan segera merilis tindakan yang diambil Polda Jateng terkait kasus tersebut. "Kami belum dapat update dari Jateng. Yang jelas proses tetap dilakukan, ya. Lima orang yang diduga sebagai calo dalam perekrutan itu tetap diproses," jelasnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan tim Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menilai kelimanya terbukti melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Kelima anggota Polda Jateng yang menjalani sidang etik dan disiplin tersebut ialah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z dan Brigadir EW. "Kompol AR, Kompol KN, dan AKP CS, ketiganya dijatuhi hukuman demosi selama dua tahun. Sementara itu, Bripka Z dan Brigadir EW keduanya hanya ditempatkan di tahanan tempat khusus (Patsus) masing-masing selama 21 hari dan 31 hari," katanya. (Nuramin) #Calo Bintara

Topik:

Mabes Polri Calo Bintara

Berita Sebelumnya

Diduga Tahu Korupsi BTS Kominfo, Johnny G Plate Bakal Diperiksa Lagi

Berita Selanjutnya

Keluarga Brigadir Yosua Was-was dengan Hakim Tinggi Sunat Vonis Djoko Tjandra dan Pinangki

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Roby saat mengonfirmasi laporan di Bareskrim Polri pada 7 Oktober 2024 (Foto: Dok MI)

Nah Lho! Mabes Polri Nyatakan Laporan Warga Jatinegara soal Dugaan Pemalsuan Dokumen Masuk Pidana

28 September 2025 21:04 WIB

Monitor Hukum
Roby, warga Jatinegara Jakarta Timur (Jaktim) melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen akta lahir dan surat keterangan ahli waris pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1165/III/2022/SPKT/Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini tak kunjung tuntas (Foto: Dok MI/Aan)

Laporan Warga Jatinegara Mandek 3 Tahun Lebih di Polres Jaktim, Siapa Pelindung Terlapor?

22 September 2025 14:30 WIB

Hukum
Roby, warga Jatinegara Jakarta Timur (Jaktim) melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen akta lahir dan surat keterangan ahli waris pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1165/III/2022/SPKT/Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini tak kunjung tuntas (Foto: Dok MI/Aan)

3 Tahun Lebih Laporan Mandek di Polres Jaktim: Hak Ahli Waris Terancam Hilang, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

22 September 2025 00:53 WIB

Hukum
Masa aksi demonstrasi di Mabes Polri, Kasindo menyoroti dugaan penambangan ilegal di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (SIUP) PT Panca Logam Makmur (PLM) dan PT Anugerah Alam Buana Indonesia (AABI) di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana (Foto: Istimewa)

Kapolres dan Kasatreskrim Polres Bombana Diduga Terseret Tambang Ilegal, Bareskrim Didesak Sidak PT PLM dan AABI

5 Juni 2025 16:20 WIB

Hukum
Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo (Foto: Dok MI)

Polri Mulai Usut Korupsi PLN, Siapa Terbidik?

6 Maret 2025 21:53 WIB