Klaim 8 Pelanggaran Etik Firli Bahuri, Marwan Batubara: Jalankan Kepentingan Politik Para Penguasa

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 15 April 2023 14:19 WIB
Jakarta, MI - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta periode 2004-2009, Marwan Batubara turut menyoroti pemberhentian paksa Brigjen Endar Priantoro oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengklaim bahwa terdapat delapan kasus pelanggaran kode etik sudah terjadi semenjak Firli Bahuri menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelanggaran yang terjadi hanya direspons sampai tahap Dewan Pengawas (Dewas) KPK, sehingga tidak ada tindak lanjut yang setimpal terhadap kasus tersebut. Pelanggaran pertama, yaitu saat Firli Bahuri bertemu dengan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar. Kedua, saat Firli bertemu dengan pimpinan parpol pada November 2018. Ketiga, saat Firli bertemu dengan Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Marwan menjelaskan bahwa pada waktu itu pemda mempunyai sekitar enam persen saham di perusahaan milik Bakrie. Namun, belakangan diketahui bahwa saham tersebut dijual ke perusahan milik pengusaha Arifin Panigoro. Kasus ini kemudian dilimpahkan kepada KPK karena adanya indikasi ketidakjelasan dana yang diterima kepada Pemda. Marwan kemudian mengklaim bahwa Tuan Guru Bajang bisa lolos dari penyidikan KPK berkat bantuan Firli Bahuri. Sementara itu, pelanggaran keempat adalah kasus sewa helikopter dengan alasan Firli ingin berziarah ke makam orang tuanya. Kelima, bertemu dengan Lukas Enembe pada November 2022. Selanjutnya, pencopotan Brigjen Endar pada awal April 2023. Ketujuh, Firli diduga terlibat dalam kebocoran hasil penyelidikan di Kementerian ESDM pada 6 April lalu. Terakhir, Marwan mengatakan bahwa Firli bertemu dengan pemimpin BPK dengan tujuan untuk menaikkan status penyelidikan kasus Formula E Jakarta dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Ia mengklaim bahwa hal ini dilakukan Firli untuk menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai tersangka. “Jadi itulah delapan catatan Firli yang kalau kita kembalikan pada motif, motifnya bukan sekadar memberantas korupsi, tetapi lebih berat kepada kasus politik,” tutur Marwan Batubara saat sedang menjadi pembicara pada webinar yang berjudul “Bersihkan KPK dari Kepentingan Politik: Turunkan Firli Bahuri Segera!” belum lama ini. Marwan juga menjelaskan bahwa tugas KPK yang sekarang sudah melenceng untuk mengamankan kepentingan berbagai pihak yang mengendalikan KPK. “Empat peran yang sedang disandang oleh KPK saat dipimpin oleh Firli, yaitu memberantas korupsi sebagai tugas utama, sementara tugas lainnya adalah menjalankan kepentingan politik para penguasa, melindungi dan mengamankan koruptor, dan mengamankan kepentingan oligarki," katanya. Dengan demikian, Marwan mengatakan bahwa ia tidak terkejut jika melihat KPK saat ini melanggar hukum dan mengangkangi Pancasila serta konstitusi yang ada di Indonesia.

Topik:

KPK Firli Bahuri

Berita Sebelumnya

Habis DJP Kemenkeu, Terbitlah DJKA Kemenhub

Berita Selanjutnya

Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara Ingin Tiru Richrad Eliezer

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

46 menit yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

2 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

2 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

2 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

7 jam yang lalu

Monitor Hukum
Dokumen diduga berisi agen travel penerima kuota haji 2024 tambahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

5 Biro Travel dengan Kuota Haji Terbesar Ini dalam Bidikan KPK!

8 jam yang lalu