Puspom TNI Pastikan Kabasarnas Diproses di Peradilan Militer

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 1 Agustus 2023 08:02 WIB
Jakarta, MI - Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap memproses Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi (HA) melalui Peradilan Militer. Henri Alfiandi adalah salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan alat deteksi reruntuhan di Basarnas. Danpuspom TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko menyatakan hal itu untuk menjawab tanda tanya publik, sebab yang bersangkutan dalam waktu dekat akan menjadi warga biasa karena sudah pensiun sebagai perwira aktif dalam waktu dekat karena terpentok usia. Agung menegaskan proses hukum terhadap HA ditentukan mengenai kapan terjadinya peristiwa dan bukan berlaku mengikut pada masa jabatannya yang akan pensiun. “Kita melaksanakan proses pemeriksaan ini menganut asas tempus delicti jadi waktu kejadian atau yang dilakukan HA ini kan saat beliU masi aktif sebagai prakurit TNI. Jadi proses jukumnha mausk peradilan militer,” kata Agung dalam konferensi pers di Mabes TNI Jakarta, Senin (31/7) malam. Agung menambahkan, meski diproses secara militer namun pihaknya tidak akan berhenti menilisik keterlibatan sosok perwira aktif lain bila ditemukan. “Kita akan mengembangkan semaksimal mungkin dengan berkordinasi dengan KPK terkait apa yang ada. Jadi laporan dari KPK ke kami kejadiannya itu 2021-2023 jadi kita akan kembangkan,” kata Agung. Selain Henri, Puspom TNI juga menetapkan bawahannya yang bernama Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto (ABC) selaku Koorsmin Kepala Basarnas. Kini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Puspom TNI di Halim Perdanakusuma. (Wan) [caption id="attachment_557036" align="alignnone" width="708"] Infografis menanti peradilan militer terhadap Kabasarnas, Henri Alfiandi (Foto: MI/Aswan)[/caption] #Kabasarnas

Topik:

KPK TNI Kabasarnas Henri Alfiandi Puspom TNI Suap Basarnas

Berita Sebelumnya

Alasan Laporan Dugaan Rocky Gerung Hina Presiden Jokowi Ditolak Bareskrim Polri

Berita Selanjutnya

Faldo Maldini Nilai Rocky Gerung Keliru

Berita Terkait

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

Babak Baru Kasus Suap PLTU-2 Cirebon Diusut KPK

3 jam yang lalu

Hukum
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim (Foto: Istimewa)

KPK Jebloskan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim ke Balik Jeruji Besi

11 jam yang lalu

Hukum
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Istimewa)

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

11 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI/)

KPK Ultimatum Pihak Agen Travel yang Tak Kooperatif terkait Kasus Kuota Haji

13 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Massa Geruduk KPK: Tangkap dan Adili Jokowi!

14 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

15 jam yang lalu