Alasan Laporan Dugaan Rocky Gerung Hina Presiden Jokowi Ditolak Bareskrim Polri

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 1 Agustus 2023 02:19 WIB
Jakarta, MI - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menolak laporan kelompok relawan Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi oleh pengamat politik Rocky Gerung. Penasihat Hukum kelompok relawan Joko Widodo (Jokowi), Ferry Manulang menyebut alasan Bareskrim menolak laporan tersebut karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan. "Mereka (Bareskrim) merasa tidak mungkin memanggil presiden. Dan ini pun kemungkinan ini kan masih bentuk pengaduan masyarakat (dumas), tapi akan masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan. Bila mereka penyidik telah menyambangi Pak Presiden dan mengklarifikasi pengaduan kami," ujar Ferry kepada wartawan, Senin (31/7). Ferry mengaku pihak kelompok relawan Jokowi juga telah menyerahkan bukti dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung. Bukti tersebut, kata dia, dalam bentuk rekaman video. "Bukti videonya sudah kami serahkan, kami sertakan yaitu kanal YouTubeRefly Harun," ucap Ferry. Sementara itu, Sekjen Bara JP, Relly Reagen, membenarkan bahwa laporan pihaknya soal dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi tidak diterima polisi setelah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). "Kita telah selesai dari SPKT dan alhamdulillah LP laporan kita tidak diterima, kita buat dalam bentuk pengaduan, jadi kawan-kawan, pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik ya," kata Relly. Sebelumnya, sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan Rocky sedang berbicara di sebuah acara. Dalam video yang viral itu Rocky dianggap telah menghina Presiden Jokowi. Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani yang menjadi perwakilan sejumlah kelompok relawan tersebut menilai ucapan Rocky dalam sebuah acara yang viral di media sosial telah menghina Jokowi sebagai presiden. "Hari ini kita melihat video Rocky Gerung, yang menyatakan 'Jokowi bajingan tolol,' dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan, terhadap Presiden," kata Benny saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, (31/7). Dalam laporkan yang diajukan, Benny menyebut turut membawa beberapa bukti dari kasus Rocky sebelumnya. Rocky dinilai sudah sering melontarkan hinaan kepada orang tertentu. "Sebenarnya banyak (bukti) dari kasus-kasus sebelumnya. Rocky ini sudah sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat serangan-serangan pribadi, penghinaan, nah ini akan kita tambahkan untuk memperkuat laporan kita ke Mabes Polri," pungkas Benny.

Topik:

bareskrim polri rocky gerung Penghinaan Presiden Jokowi

Berita Sebelumnya

Firli Bahuri Ungkap Sosok Pengirim Karangan Bunga dari Tetangga untuk Pimpinan KPK

Berita Selanjutnya

Puspom TNI Pastikan Kabasarnas Diproses di Peradilan Militer

Berita Terkait

Monitor Hukum
Desi Permatasari menunjukkan foto anaknya Sheena yang terbaring di tempat tidur (Foto: Dok MI)

Penyidikan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut bak Ditelan Bumi, BPOM Lolos?

1 Oktober 2025 14:08 WIB

Hukum
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf (Foto: Ist)

Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Keracunan MBG

25 September 2025 18:22 WIB

Hukum
Para tersangka pembobolan salah satu bank pemerintah di Jawa Barat (Jabar) (Foto: Dok MI)

2 Tersangka Pembunuhan Kacab BRI juga Terlibat Kasus Pembobolan Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar

25 September 2025 15:34 WIB

Lifestyle
Drama yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bersama seorang perempuan bernama Lisa Mariana akhirnya menemukan titik balik dramatis ketika hasil tes DNA diumumkan Bareskrim Polri pada Rabu (20/8/2025) yang memastikan tidak ada kecocokan antara Ridwan Kamil dengan anak yang dilahirkan Lisa. Kini uang bulanan Lisa Mariana masih menjadi misteri. Foto: Dok MI/Antara

Misteri Uang Bulanan Lisa Mariana

27 Agustus 2025 09:36 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB

Hukum
Wilmar Group (Foto: Dok MI/Ist)

Terseret Skandal Beras Oplosan Rp 99 T: Wilmar Group Coreng Dunia Usaha!

12 Juli 2025 13:02 WIB