Kebijakan Impor Beras, Pemuda Tani HKTI : Lindungi Dahulu Harga di Tingkat Petani

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 10 Maret 2021 19:28 WIB
MI, Jakarta -  Pemerintah Indonesia melalui Bulog memutuskan mengimpor beras sejumlah 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021, dengan rincian 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton untuk kebutuhan Bulog. Di saat yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksi produksi beras periode Januari-April 2021 cukup tinggi, di angka 14,54 juta ton artinya meningkat 26,84% dibandingkan produksi beras periode yang sama tahun 2020 yang hanya 11,46 juta ton. BPS juga memproyeksikan potensi panen raya Januari-April akan surplus 4,8 juta ton beras. Kondisi ini akan berdampak pada harga beras dan gabah di lapangan turun, sedangkan kemampuan pasar tentunya terbatas. Untuk itu, pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan betul sebelum memutuskan impor. Karena jika sudah terjadi, lagi-lagi petani kita yang dirugikan. Pengalaman, sejarah impor beras seketika itu juga berdampak pada petani. Padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta para pihak terkait untuk memperhatikan kesejahteraan petani. "Panen raya April nanti seharusnya yang dipikirkan adalah bagaimana menyerap gabah petani semaksimal mungkin. Dan dalam kasus-kasus tertentu sudah mulai kelihatan dimana harga sudah di bawah Rp 4.000 akibatnya petani dirugikan," kata Ketua Pemuda Tani HKTI Rina Saadah dalam keterangannya, Rabu (10/3). Jadi yang paling penting dan mendesak justru bagaimana menyelamatkan harga di tingkat petani saat panen raya yang hanya sebulan lagi. Selanjutnya Kementan dan Bulog serta kementerian/lembaga lainnya memikirkan berbagai langkah strategis ke depan setelah panen April, mulai dari produksi, stok dan harga yang menguntungkan bagi petani dan tidak memberatkan juga konsumen akhir.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Proyeksikan Peningkatan Produksi Susu, Kinerja Sikomandan Pada Sapi Perah Dinilai Positif

Berita Selanjutnya

Menteri Trenggono Setuju Benih Bawal Bintang Hybrid BPBL Batam Diberi Nama “Bawal Sakti”

Berita Terkait

Hukum
Ketua KPU Prabumulih MD (tengah) bersama Sekretaris KPU inisial YA dan SH selaku Bendahara ditetapkan sebagai tersangka terkait korupsi dana hibah pelaksanaan Pilkada 2024 senilai Rp 6 miliar, Jumat (3/10/2025)

Ketua KPU Prabumulih Cs Rugikan Negara Rp 6 M dari Dana Hibah Pilkada Rp 26 M

30 menit yang lalu

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

1 jam yang lalu

Ragam
Pagu Anggaran Kegiatan The Service (Dalam Miliar) (Foto: Ist)

Akses Transportasi Umum ke Kawasan Perumahan

2 jam yang lalu

Hukum
Ilsutrasi - ASABRI (Foto: Dok MI/Aan)

Eks Dirut Asabri akan PK ke MA: Bongkar Laporan Keuangan

7 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

8 jam yang lalu