Kemajuan Negara Harus Diiringi Masifnya Formalisasi Sektor Pekerja

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 5 April 2021 10:33 WIB
Monitorindonesia.com - Pemikiran negara bisa mendrive pertumbuhan disaat krisis, harus dibarengi dengan sejauh mana belanja tersebut disasarkan. Sebab, apabila institusi yang merealisasikan tidak berkompeten, maka bisa melahirkan double suffering berikutnya yaitu suffering cost (penderitaan biaya akibat utang) dan suffering kehilangan momentum kebangkitannya. Penilaian ini disampaikan Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat atau akrab disapa Matnoer dalam keterangan tertulisnya yang diterima Monitorindonesia.com, Senin (5/4/2201). Matnoer mengatakan ini menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menilai Indonesia sulit keluar dari middle income trap (jebakan kelas menengah), karena rendahnya produktivitas SDM dan terlalu berlebihnya pekerja sektor informal saat ini, serta sumber pertumbuhan ekonomi I yang lebih didominasi oleh kaum kapitalis atau pemilik modal. Produktivitas yang rendah, kata Menkeu, terlihat di dalam komparasi terhadap negara-negara lain dihitung dari total factor productivity (TFP), maka terlihat sumber daya manusia Indonesia dibandingkan dengan negara-negara (seperti) Filipina. "Itu menunjukkan setiap kali kita mau growth kita hanya didominasi oleh menambah kapital yang banyak, dah nambah jumlah tenaga kerja," kata Sri Mulyani dalam webinar, Kamis kemarin (1/4/2021). Melanjutkan pernyataanya, Matnoer menyebut contoh nyata adalah bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 tahun 2020, yang tercatat terbelanjakan dengan baik di sisi keuangan negara, namun implementasinya dikorupsi oleh penyelenggara di level menteri dan pendukungnya. Sementara mengenai pemikiran kedua, Matnoer berharap kemajuan negara harus diiringi masifnya formalisasi sektor pekerja karena dengan formalisasi pekerja, selain pajak menjadi bertambah, jaminan sosial dan jaminan pekerja juga terjamin. Ia menegaskan saat negara krisis, seluruh pertahanan sektor formal tidak bisa diharapkan, dan bahkan negara semakin parah terpuruknya akibat formalitas pekerja yang banyak. Saat ini, menurut Matnoer, Indonesia juga dihadapkan pada proses deindustrialisasi yang terjadi terlalu cepat. Konsekuensinya komposisi pekerja formal Indonesia hanya didominasi oleh orang dengan tingkat pendidikan rendah, SMP ke bawah 36,6%. Sedangkan diploma dan universitas 24%. Sisanya, SMA 23% dan SMK 16,4%. "Kondisi deindustrialisasi yang terlalu cepat adalah kesalahan besar dan merugikan. Jangan buka impor dulu, biarkan kebutuhan kita dipenuhi oleh Industri domestik sehingga mereka berkembang dengan baik," katanya. Dari sinilah, kata Matnoer, perlunya konsep ekonomi mandiri dan berdikari yang tidak mempersoalkan lagi formalitas pekerja atau tidak. Semua warga negara yang mau mandiri dan berdikari dapat belajar keterampilan apapun sesuai minatnya sehingga negara perlu fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan. "Nah, agar keluar dari jebakan kelas menengah, maka pemerintah perlu memberikan kesempatan yang sama kepada sektor informal dan formal untuk berkembang. Sayangnya, sektor informal sering dianggap sebelah mata dan tidak pernah mendapatkan perhatian, pendampingan dan porsi keuangan dari APBN," tambahnya lagi. Padahal bila sektor informal terdata dan terbimbing dengan baik, negara juga dapat memperoleh keuntungan banyak darinya. Oleh karena itu, Matnoer meminta Sri Mulyani jangan menjadikan sulit keluar dari middle income trap sebagai alasan menyebarkan pesimistik. Indonesia, menurutnya, butuh semangat optimistis bahwa mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah manakala seluruh sektor baik formal maupun informal dioptimalisasi bersama-sama untuk tumbuh. "Partai Gelora yakin dengan spirit tersebut Indonesia mampu keluar dari middle income trap bersamaan dengan keluarnya dari krisis pandemi Covid-19," pungkas Matnoer. (Ery)

Topik:

kemajuan negara sektor pekerja

Berita Sebelumnya

Anis Matta: Jebakan Kelas Menengah Dapat Diatasi dengan Kolaborasi Besar Bangsa

Berita Selanjutnya

DPD RI Dorong Kontribusi Bank Syariah Pulihkan Ekonomi Nasional