KAI Ditunjuk Pemimpin Konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 16 Oktober 2021 16:43 WIB
Monitorindonesia.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan langkah dari pemerintah tersebut. Ia mengaku, tidak ingin perusahaan publik ini terseret dalam permasalahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, mega proyek tersebut sebelumnya mengalami pembengkakan kebutuhan investasi sebesar Rp27,17 triliun menjadi Rp 113,9 triliun hingga penundaan pengerjaannya. “Saat Wijaya Karya menjadi pemegang saham terbesar, terjadi pembengkakan nilai investasi. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi saham ini tidak diperhitungkan dalam feasibility study (FS). Saya tidak Ingin proyek kereta cepat ini malah menjadi sumber masalah yang bisa membuat aset milik PT KAI berpotensi tergadaikan akibat pembengkakan kebutuhan investasi,” tandas Toriq, Sabtu, (16/10/2021). Toriq menegaskan, pembangunan proyek kereta cepat belum prioritas terlebih rakyat sedang menderita akibat pandemi. Terkait hal itu, Toriq menekankan pemerintah harus bisa menunda proyek-proyek yang tidak perlu. Toriq menyebut, jika sampai ada tindakan meneruskan proyek kereta cepat tersebut maka tidak berbanding lurus dengan manfaat yang akan didapat oleh rakyat. “Sebelumnya, kami juga telah menyatakan suntikan penyertaan modal untuk proyek kereta cepat oleh pemerintah tidaklah tepat. Apalagi kemudian menunjukkan PT KAI pimpin konsorsium. pembangunan proyek kereta cepat belum prioritas. Rakyat sedang menderita akibat pandemi. Pemerintah harus bisa menunda proyek-proyek yang tidak perlu,” pungkas Toriq. (Tar)

Topik:

Kereta Api Indonesia (KAI) Kereta Api Cepat kereta cepat

Berita Sebelumnya

Atasi Pinjol Ilegal Harus Dituntaskan dari Hulu

Berita Selanjutnya

Mendag G20 Satukan Komitmen Pulihkan Ekonomi dari Hantaman Pandemi Covid

Berita Terkait

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Dugaan Korupsi IKN, KPK Siap Usut!

17 Oktober 2025 19:00 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB

Hukum
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Bakal "Tabrak" Siapa?

17 Oktober 2025 02:32 WIB

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/KCIC)

Diselimuti Utang! BPK Didesak Audit Investigatif Proyek Kereta Cepat Whoosh

16 Oktober 2025 22:59 WIB

Hukum
Sejumlah petugas mengamati replika Kereta Cepat di Casting Yard 1 KM 26 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Usai Dibongkar Mahfud Md

16 Oktober 2025 22:07 WIB