Darmadi: Mental KKN Direksi BUMN Jadi Persoalan Serius

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 21 Oktober 2021 11:43 WIB
Monitorindonesia.com - Mental Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) direksi BUMN menjadi persoalan penting atas rencana pemerintah membubarkan BUMN yang sakit. "Masalah di BUMN yang paling utama adalah mental dan bagaimana mencari orang yang kapabel untuk memimpin BUMN tersebut dan punya jiwa entrepreneur, bukan jiwa KKN," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto kepada wartawan, Kamis (21/10/2021). Politikus PDIP itu mengatakan, praktek KKN yang membuat BUMN sulit menjadi perusahaan yang memiliki daya saing tinggi. Dan praktek semacam itu, seolah sudah menjadi kultur yang mengakar di BUMN. Kenyataan, di anak-anak perusahaan didudukkan orang-orang yang kebagian posisi di perusahaan induk yang tidak jelas kompetensinya. "Dan Direksi perusahaan induk banyak merangkap jabatan sebagai Komisaris dianak perusahaan tanpa arahan yang jelss. Beda yang di swasta. Swasta saja kalau tidak dipegang profesional cepat hancur, karena orang tua yang sudah bersusah payah membangun usaha, kesulitan mendidik anak untuk jadi penerus," ungkap Bendahara Megawati Institute itu. Dia juga menegaskan, BUMN bisa menjadi sakit karena kebanyakan jiwa direksi lebih bermental KKN. Menurutnya, selama masih mendapatkan direksi yang masih bermental KKN maka potensi satu BUMN akan menjadi sakit akan tetap ada walaupun saat ini dalam kondisi sehat. "Akibatnya yang sakit tidak bisa disembuhkan, yang sehat bisa jadi sakit. Jadi opsi pembubaran BUMN sakit hanya solusi jangka pendek karena memang sudah tidak bisa diselamatkan, mestinya saya kira yang harus dibubarkan itu direksi-direksi bermental KKN (korup)," ujarnya. Menurutnya, kondisi BUMN saat ini yang sakit dan sudah tidak bisa disembuhkan bisa di likuidasi. Tapi yang penting yang masih bisa diselamatkan harus dicari jalan keluar. BUMN yang under capacity harus dinaikkan kapasitasnya. BUMN yang sehat dan sudah full capacity harus dijaga kesehatannya. Untuk itulah perlunya mencari direksi yang kompeten dan berjiwa wiraswasta dan bukan berjiwa KKN," tandasnya. Disamping itu, menurutnya, efek mental KKN ini juga berefek serius pada pola kebiasaan para direksi BUMN ketika dihadapkan pada satu persoalan. Mereka, kata dia, kebanyakan enggan mencari jalan keluar saat perusahaan yang dipimpinnya tengah hadapi permasalahan terutama soal keuangan. "Yang lebih parah sekarang begitu ada masalah keuangan atau cashflow keuangan maka dibenak mereka langsung muncul opsi minta PMN. PMN minded sudah masuk dalam otak kebanyakan direksi saat ini. Ke depan pola semacam ini harus dibenahi melalui UU BUMN yang kini tengah kita bahas revisinya," tandasnya.[bng]