Bahas Omnibus Law, Kelompok Cipayung Plus Temui Menteri Investasi

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 20 Januari 2022 14:41 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus akan mengelar pertemuan dengan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia pada Kamis (20/1/2022) sore. Pertemuan itu akan membahas sejumlah hal seperti UU Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 atau Omnibus Law. Sejumlah Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus yang direncanakan hadir nanti diantaranya Ketua Umum PB HMI, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum IMM dan Ketua Umum PP PMKRI Benediktus Papa. Selain itu, Ketua Umum PP KAMMI Zakky Ahmad Rifai, Ketua Umum PP HIKMABUDHI Wiryawan, Ketua Umum PP KMHDI I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum LMND Muhammad Asrul, Ketua Umum PB PII Rifai Tuahuns, dan Ketua Umum PP HIMA PERSIS Iqbal Muhammad Dzilal dan lainnya. Ketua Umum PP KAMMI Zakky Ahmad Rifai membenarkan adanya pertemuan antara kelompok Cipayung Plus dengan Menteri Bahlil pada Kamis sekitar pukul 17.00 WIB. Zakky mengatakan, dia bersama-sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya akan membahas perkembangan UU Omnibus Law. "Sesuai dengan kemarin ada Omnibus Law bagaimana realisasinya. Fokus kesejahteraan rakyat itu seperti apa," ujar Zakky ketika dihubungi wartawan, Kamis (20/1/2022) siang. Mereka juga akan menanyakan pernyataan Menteri Bahlil terkait penambahan masa jabatan Presiden. Selain itu terkait kebijakan investasi dan penutupan ribuan izin pertambangan. "Kami ingin mengawal dan memastikan kebijakan soal investasi ini berpihak kepada rakyat dan bukan hanya pemodal. Karena jangan sampai negara kita ini dikuasai pemodal," katanya. Hal senada juga dikatakan Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom. Dia mengatakan, pertemuan kelompok Cipayung Plus dengan Menteri Bahlil menjadi penting agar mahasiwa mengetahui sejauh mana kebijakan investasi di Indonesia. "Banyak hal yang mau kami tanyakan dan mendengar sejauh mana program pemerintah terkait investasi," katanya.[Ver]  

Topik:

Kementerian Investasi omnibus law Cipayung Plus

Berita Sebelumnya

Pengaduan Kelistrikan Makin Mudah dan Cepat Lewat PLN Mobile

Berita Selanjutnya

Soroti Maraknya Investasi Bodong, Jokowi: OJK Tak Boleh Kendor

Berita Terkait

Hukum
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (Foto: Dok MI)

Diduga Uang Ratusan Miliar Berseliweran, Presiden Partai Buruh Minta KPK Usut Proses Penerbitan Omnibus Law UU Ciptaker

5 November 2024 03:50 WIB

Politik
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia (Foto: Dok MI)

Revisi 8 Paket UU Politik Pakai Metode Omnibus Law akan Diketok Era Prabowo?

31 Oktober 2024 19:24 WIB