Pemerintah Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis untuk Masyarakat

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 25 November 2022 14:33 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah berencana untuk membagikan penanak nasi atau rice cooker kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Edy Pratiknyo dalam acara Forum Diskusi Publik. Meski demikian, Edy mengatakan kebijakan itu masih dalam pembahasan. "Ini baru pembahasan belum sampai di publish bantuan e-cooking atau penanak nasi listrik," kata Edy Pratiknyo, Jumat (25/11). Dalam penjelasannya, Edy menyebut bantuan penanak nasi listrik (BPNL) akan disalurkan ke seluruh Indonesia, sebanyak 680 ribu unit melalui APBN Kementerian ESDM 2023. Ia menambahkan penerima bantuan ini akan mengacu data dari Kementerian Sosial (Kemensos). "Terkait bantuan program penanak nasi, di mana rencana sebanyak 680 ribu unit penanak nasi yang disalurkan ke masyarakat, yang KPM tadi, kelompok penerima manfaat. Tentunya acuannya ke data dari Kementerian Sosial," ungkapnya. Edy menyebut program ini tidak diperlukan penambahan daya dan nilai paket program ini sebesar Rp 500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun tujuan program ini adalah untuk mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.

Topik:

Listrik Kementerian ESDM rice cooker

Berita Sebelumnya

Catat! Upah Minimum 2023 Tidak Boleh Lebih dari 10 Persen

Berita Selanjutnya

Kalah Gugatan di WTO, Indonesia Harus Punya Argumen Kuat dan Revisi Tata Kelola Nikel

Berita Terkait

Nasional
5.700 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik (Foto: Ist)

80 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Punya 5.700 Desa Tanpa Listrik

10 jam yang lalu

Hukum
Juru Kampanye Jaringan Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!

23 Oktober 2025 15:13 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ESDM. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menyita dokumen pengurusan izin tambang, Rabu (25/7/2025)

Diperiksa KPK, Kepala Auditor IV BPK Padang Pamungkas Diduga Koordinir Kementerian ESDM

17 Oktober 2025 20:55 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB

Politik
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar

Yulian Gunhar: Kementerian ESDM Tak Serius Siapkan Pergantian Komite BPH Migas

16 April 2025 10:57 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Reklamasi Pasca Tambang

7 Maret 2025 23:09 WIB