Apakah APBN Sanggup Membiayai Utang Whoosh?

Jakarta, MI - Ekonom Anthony Budiawan mengatakan jika bersandar pada aturan, urusan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh semestinya diberesin oleh Danantara selaku pengelola investasi BUMN. Sebab bagaimanapun, sedari awal proyek ini memakai skema business to business atau B2B.

Hanya saja, dia menduga Danantara keberatan menanggung utang itu karena bisa mengganggu tujuan mereka untuk mengoptimalkan investasi strategis negara demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Padahal kalau dibilang mampu, ya mampu. Dividen yang diterima Danantara itu bisa sampai Rp80 triliun per tahun. Tapi masalahnya adalah tujuan dibentuknya Danantara bisa gagal," katanya dikutip pada Senin (10/11/2025).

Sementara, kalau bertumpu pada APBN juga bakal mempersempit ruang fiskal, kata Ichsanuddin Noorsy. Pengamatannya tanpa beban utang Whoosh saja, utang luar negeri yang harus dibayar pemerintah pada 2025 mencapai Rp1.353 triliun. Itu artinya, pembayaran utang sudah memakan 37,36% dari total porsi anggaran negara.

"Sekarang kalau ditambah Whoosh, makin sempit ruang fiskal. Apa artinya kalau ruang fiskal makin sempit? APBN makin impoten memenuhi amanat konstitusi dan fungsi penyelenggara negara," bebernya.

Karenanya, menurut ekonom Anthony Budiawan juga negosiasi restrukturisasi utang dengan China harus bisa menurunkan suku bunga utang menjadi 0,1%. Dengan begitu, PT KAI selaku pemegang saham mayoritas pada konsorsium perusahaan patungan kereta cepat Indonesia hanya perlu membayar Rp75 miliar.

"Jauh lebih murah kan ketimbang harus bayar Rp1,2 triliun?. Dan PT KCIC bisa membiayai kewajibannya [utangnya] sendiri, tanpa mengganggu dana publik. Oleh karena itu negosiasi bukan memperpanjang tenor dari 40 tahun ke 60 tahun. Itu bukan solusi sama sekali. Itu adalah negosiasi terbodoh," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemerintah Indonesia dan China telah sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat. Salah satu yang disepakati, waktu pembayaran utang akan diperpanjang hingga 60 tahun.

Tetapi, baru-baru ini CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut negosiasi dengan China masih berjalan dan belum ada keputusan. Lebih dari itu, dia juga mengkritik keputusan sepihak Presiden Prabowo yang ingin memperpanjang rute kereta cepat hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur, tanpa membuka ruang diskusi dengan masyarakat dan kajian yang matang.

"Ini menunjukkan image pemerintah yang seenaknya. Kalau kereta cepat mau sampai Banyuwangi, harus ada evaluasi, tender lagi. Tidak harus dipegang China. Ingat, ini memakai uang publik jadi harus transparan. Ini bukan uang Anda [Prabowo] pribadi," jelas Anthony.

 Jika pemerintah betul-betul memutuskan menggunakan uang hasil rampasan korupsi yang masuk ke dalam APBN untuk membayar cicilan utang Whoosh, maka harus mendapat persetujuan DPR.

"Jadi setiap pengeluaran negara itu harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Begitu kita punya aturan keuangan negara," tandas Anthony Budiawan.

Di lain pihak, Ketua DPR Puan Maharani berkata permasalahan utang Whoosh akan dibahas komisi terkait di DPR dan pemerintah. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah bilang apabila utang kereta cepat memang harus dibebankan ke APBN, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Namun, dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Dia juga mendorong agar KPK segera melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi kereta cepat. Langkah itu penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dana maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunan kereta cepat.

"KPK segera melakukan penyelidikan penyidikan. Itu akan lebih baik, tetapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta belum lama ini.