Prancis Minta Warganya Tinggalkan Pakistan

Aldiano Rifki

Diperbarui 15 April 2021 19:53 WIB

Prancis Minta Warganya Tinggalkan Pakistan

Paris, Monitorindonesia.com - Prancis menegaskan untuk semua warganya yang tinggal di Paksitan untuk keluar dari negara tersebut untuk sementara ditengah prahara kekerasan anti Prancis di seluruh negeri Pakistan. Dalam sebuah email yang dikelola oleh lembaga berita Prancis AFP, kedutaan Prancis di Pakistan memperingatkan adanya ancaman bagi warga negara Prancis di Pakistan. Dua orang aparat kepolisian tewas dalam minggu ini karena bentrok yang dimulai oleh para demonstran. Protes muncul beberapa bulan lalu setelah majalah Prancis menerbitkan kembali kartun Nabi Muhammad. Pemerinta Prancis, Presiden Emmanuel Macron telah membela hak penerbitan majalah yang memicu kemarahan warga Pakistan. Lukisan Nabi Muhammad yang dianggap pantang bagi seluruh umat muslim dan dianggap penghinaan bagi banyak umat muslim. Protes berlanjut minggu ini setelah pemerintah Pakistan menahan Khadim Hussain Rizvi, Pimpinan garis keras partai politik Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) meminta publik untuk mengusir duta Prancis di Pakistan. Penahanan politisi Rizvi dan langkah pihak berwajib Pakistan melarang aktivitas TLP mengakibatkan ribuan pendukung partai tersebut melakukan aksi unjuk rasa di Jalanan Pakistan. Polisi menembakkan peluru karet, gas air mata dan meriam air terhadap para demonstran. TLP sebelumnya mengumpulkan sejumlah demonstran yang sangat banyak atas isu penghinaan agama karena menurut hukum di Pakistan menghina Nabi Muhammad adalah tindakan kriminal dan harus dihukum mati. Melalui konfrensi pers pada hari Rabu (13/04/2021) Menteri Dalam Negeri Sheikh Rashid Ahmed mengungkapkan bahwa negara harus menjaga kehormatan Nabi Muhammad tetapi apa yang dilakukan TLP bisa memberikan anggapan buruk terhadap pakistan sebagai negara radikal. Melalui email yang dikirim Kamis (14/04/2021) kedutaan Prancis di Pakistan menjelaskan "Karena ancaman serius yang ditujukan kepada warga Prancis di Pakistan, semua warga negara dan perusahaan yang berasal dari prancis disarankan meninggalkan Pakista untuk sementara waktu. Keberangkatan akan disediakan dengan pesawat komersil yang tersedia". Di Prancis, negara sekuler merupakan pusat bagi identitas negara tersebut. Mereka memiliki kebebasan berekspresi di sekolah dan tempat umum lainnya dan mengekangnya demi menjaga perasaan agama tertentu sepertinya meruntuhkan kesatuan nasional mereka. Majalah satire, Charlie Hebdo yang ditargetkan dalam sebuah serangan kematian jihad di Paris 2015 silam karena kartun Nabi Muhammad yang juga menghina agama lain termasuk Katolik dan Yahudi. Komentar dari Presiden Macro pada Bulan September lalu yang mendukung hak penerbitan kartun tersebut memicu kemsrahan umat muslim di dunia dengan puluhan ribu dari Pakistan, negara tetangga Iran dan negara muslim lainnya membanjiri jalanan untuk aksi boikot anti Prancis. TLP untuk sementara menunda unjuk ras di Pakistan pada bulan November karena mereka menganggap Pemerintah telah setuju untuk memboikot semua produk Prancis. Perdana Menteri Prancis, Imran Khan mengkritisasi Macron tetapi pemerintah menyangkal telah menyetujuinya. TLP merupakan tonggak gerakan politik dari Tehreek-e-Labaik Ya Rasool Allah (TLYRA). Sejak dipimpin oleh Rizvi, partai menjadi terkenal karena melawan Mumtaz Qadri, seorang polisi yang membunuh gubernur Punjabi Provinsi Salman Taseer pada tahun 2011 karena dia telah berbicara melawan hukum negara tentang aturan penghinaan agama.[Yohana RJ] Sumber: BBC

Topik:

Prancis Pakistan

Prancis Minta Warganya Tinggalkan Pakistan

Berita Sebelumnya

China Peringatkan Amerika : Jangan Bermain Api di Taiwan

Berita Selanjutnya

Lonjakan Covid-19, Kamboja Umumkan Lockdown di Ibu Kota

Berita Terkait

Prancis Kutuk Rencana Israel Duduki Gaza

Hasil Kunjungan Macron ke RI: Kerja Sama Rp179 Triliun Disepakati

Kronologi India Serang Pakistan "Operasi Sindoor"

Prancis Segera Akui Palestina sebagai Negara

Perang Dagang Memanas, Prancis dan UE Siap Serang Layanan Online AS

Marine Le Pen Dihukum Terkait Korupsi, Terancam Gagal Maju Pilpres Prancis

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K