Dunia Kian Cemas! Iran Hentikan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

Jakarta, MI - Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, baru-baru ini menandatangani undang-undang (UU) yang menangguhkan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). 

Langkah ini diambil di tengah ketegangan yang meningkat antara Teheran dan pengawas nuklir PBB setelah serangan yang dilakukan oleh Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir Iran bulan lalu.

"Masoud Pezeshkian mengumumkan undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional," demikian dilaporkan TV pemerintah Iran pada Rabu (2/7/2025), seperti dikutip Al Jazeera.

Keputusan tersebut muncul hanya seminggu setelah parlemen Iran mengesahkan undang-undang sebagai respons atas dua serangan besar, pertama oleh Israel pada 13 Juni, dan disusul oleh serangan AS pada 22 Juni yang menghantam sejumlah fasilitas nuklir Iran.

Berdasarkan isi resolusi parlemen, para inspektur IAEA kini tidak dapat lagi mengakses fasilitas nuklir di Iran tanpa izin langsung dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara tersebut.

Menanggapi hal ini, juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan keputusan Iran "jelas mengkhawatirkan".

"Saya pikir sekretaris jenderal sangat konsisten dalam seruannya agar Iran bekerja sama dengan IAEA, dan, sejujurnya, agar semua negara bekerja sama erat dengan IAEA dalam masalah nuklir," ujar Stephane Dujarric kepada awak media.

Menanggapi Pezeshkian yang secara resmi memberlakukan penangguhan tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mendesak para penandatangan kesepakatan nuklir 2015 dari Eropa untuk memicu mekanisme "snapback" dan mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran.

Snapback, yang akan berakhir pada Oktober, merupakan bagian dari perjanjian nuklir yang runtuh setelah AS menarik diri pada tahun 2018. Iran mulai mengurangi komitmen setahun kemudian.

Di sisi lain, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menyatakan bahwa langkah Iran untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA merupakan tindakan yang "tidak dapat diterima".

Ia menekankan bahwa Teheran harus bekerja sama sepenuhnya dengan pengawas PBB tanpa penundaan lebih lanjut.

"Perlu diulangi, karena kami telah membuat langkah besar untuk ini melalui kepemimpinan Donald Trump, Iran tidak dapat dan tidak akan memiliki senjata nuklir," tuturnya.

Sementara itu, pemerintah Jerman menyebut keputusan Iran mengirimkan "sinyal bencana". "Untuk solusi diplomatik, sangat penting bagi Iran untuk bekerja sama dengan IAEA," ujar juru bicara kementerian luar negeri Jerman Martin Giese kepada wartawan.

Dalam pernyataan terpisah, IAEA menyebut bahwa mereka saat ini masih menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah Iran terkait keputusan tersebut.