Fokus Besarkan PD Kubu Moeldoko Jadi Alasan Marzuki Alie Cabut Gugagan ke AHY

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 26 Maret 2021 12:45 WIB
Monitorindonesia.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan pemecatan Marzuki Alie cs oada Jumat (26/3/2021). Persidangan hari ini diisi pembacaan dan penetapan pencabutan gugatan pihak terkait selaku penggugat. "Sebetulnya hari ini hanya penetapan saja karena alasan pencabutan sudah disampaikan di sidang yang sebelumnya," kata Kuasa Hukum Marzukie Alie, Slamet Hasan, di Jakarta, Jumat (26/3/2021). Slamet pun menejlaskan alasan Marzuki Alie beserta lima mantan kader Partai Demokrat kepengurusan AHY mengajukan pencabutan gugatan. Hal itu karena saat ini pemohon sudah berada di kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB). "Keanggotaan Pak Marzuki dan kawan-kawan ini yang dulu dipecat oleh AHY, sudah direhabilitasi telah dipulihkan keanggotaannya oleh KLB," katanya. Alasan kedua, yakni Marzuki Alie cs akan lebih konsentrasi dan mengurus upaya pengesahan Partai Demokrat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Sehingga, upaya mengajukan gugatan sudah dianggap tidak relevan dengan Partai Demokrat kepengurusan AHY. Ketua Majelis Hakim Rosmina dalampersidangan, menjelaskan, pembacaan pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak pemohon menyerahkan surat kuasa serta identitas resmi. Majelis hakim mengambil keputusan tersebut setelah salah satu tim kuasa hukum penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan. Majelis hakim tidak perlu meminta persetujuan dari tergugat, yaitu AHY, Teuku Riefky Harsya, dan Hinca Panjaitan, yang saat sidang diwakili sejumlah pengacara. Sebelumnya, Marzuki Alie dan lima politisi senir partai Demokrat mendaftarkan gugatan ke AHY cs. Selain Marzuki Alie, lima orang lainnya yakni Tri Yulianto, Darmizal, Achmad Yahya, Yus Sudarso, dan Syofwatillah Mohzaib.[man]

Topik:

Marzuki Alie cs Cabut Gugatan ke AHY

Berita Sebelumnya

Tak Boleh Masuk, Tim Kuasa Hukum MRS Sempat Berselisih

Berita Selanjutnya

Audiens dengan Menteri ATR/BPN, BAP DPD RI Sampaikan Soal Kasus Pertanahan