Audiens dengan Menteri ATR/BPN, BAP DPD RI Sampaikan Soal Kasus Pertanahan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 26 Maret 2021 15:06 WIB
Monitorindonesia.com - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan audiens dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil Jakarta, Jumat (26/3/2021). Dalam audiens tersebut, BAP DPD mengatakan, telah menerima banyak pengaduan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, baik bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat. "Pengaduan masyarakat itu sebagian besar permasalahan sengketa agraria atau pertanahan melibatkan berbagai pihak, dan membutuhkan penyelesaian lintas Lembaga/Kementerian," kata Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Bambang Sutrisno yang didampingi Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris, dan Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Mirati Dewaningsih juga penjelasannya, bahwa DPD menempatkan pengaduan masyarakat dalam kerangka representasi, sehingga pengaduan masyarakat menduduki posisi yang strategis dalam penguatan fungsi pengawasan DPD RI. "Pada periode Anggota DPD RI tahun 2019-2024 ini, Oktober 2019 sampai Maret 2021 telah menerima berbagai pengaduan atas permasalahan sengketa pertanahan. Pengaduan tersebut telah disampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Bapak Menteri ATR/BPN sendiri," ucapnya. Pertama, lanjut Bambang, kasus klaim atas tanah yang telah lama ditempati oleh masyarakat, namun diterbitkan sertifikat hak atas tanah kepada pihak lain. Seperti sengketa lahan di Morokrembangan Provinsi Jawa Timur, Tanah Surat Ijo Provinsi Jawa Timur, masyarakat repatrian dari Suriname di Tongar Provinsi Sumatera Barat. "Juga sengketa tanah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Suku Anak Dalam 113 Provinsi Jambi, dan sengketa tanah masyarakat Kampung Bugis Provinsi Bali," kata senator asal Jawa Tengah itu," bebernya. Bambang menambahkan kasus lain yaitu klaim atas tanah yang telah ditempati oleh masyarakat. Namun masyarakat tidak dapat mengurus hak atas tanah karena dicegah oleh pihak lain yang tidak menguasai tanah secara fisik. "Hal itu terjadi di Miji Baru I Provinsi Jawa Timur, dan di Kampung Bugis dan Pantai Amal Provinsi Kalimantan Utara," ujarnya. Memang, Bambang menyadari bahwa permasalahan tersebut merupakan persoalan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu persoalan yang didorong BAP DPD RI untuk segera diselesaikan adalah pengaduan masyarakat dari Pemerintah Kota Mojokerto yaitu terkait sengketa warga Miji Baru I dengan PT. KAI. "Selain itu pengaduan yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN adalah kasus penghuni Tanah Surat Ijo di Surabaya," harapnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjelaskan bahwa pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini akan berusaha menyelesaikan masalah sengketa pertahanan di Indonesia. Pihaknya akan menyelesaikan masalah pertanahan dari hulu, tengah, dan hilir. "Kami akan berusahan akan menyelesaikan permasalahan ini dari hulu, tengah, dan hilir," tutur Sofyan Djalil. (Ery)

Topik:

kasus pertanahan bap dpd

Berita Sebelumnya

Fokus Besarkan PD Kubu Moeldoko Jadi Alasan Marzuki Alie Cabut Gugagan ke AHY

Berita Selanjutnya

MRS Minta Peristiwa Kerumunan di Seluruh Indonesia Diproses Hukum