SP3 Sjamsul Nursalim, KAMMI Tagih Janji Pemerintah Berantas Korupsi

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 22 April 2021 04:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Pjs Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Susanto Triyogo mengecam tindakan KPK yang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Syamsul Nursalim atas kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang merugikan negara triliunan rupiah. Sejak awal KAMMI telah menolak revisi UU KPK pada 2019 yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. "Sekarang kekhawatiran kami itu telah terbukti bahwa KPK telah menerbitkan SP3 untuk kasus koruptor kelas kakap dengan tersangka Syamsul Nursalim. Oleh karena itu, KAMMI mengecam tindakan oknum pimpinan KPK yang ikut memuluskan kerugian negara," ucap Susanto dalam keterangan, Rabu, (21/4/2021). Ia meminta DPR RI, khususnya Komisi III agar segera memanggil pimpinan KPK untuk menjelaskan perihal SP3 terhadap buronan BLBI tersebut. Menurutnya, jangan sampai kekecewaan masyarakat Indonesia menyebabkan distrust terhadap Pemerintah. Tidak hanya itu, kata Susanto, KAMI juga mendesak Pemerintah agar menjalankan komitmen pemerintahan yang anti korupsi serta berani membongkar kasus-kasus besar yang mangkrak. "Tidak hanya mengurus infrastruktur mangkrak saja. Oleh sebab itu, KAMMI mendesak agar pemerintah berkomitmen menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi serta berani membongkar kasus-kasus yang besar dalam merugikan negara. Apalagi pandemi covid-19 yang banyak menghabiskan APBN, harapannya dari semua kasus yang dibongkar nanti bisa membantu negara dalam pemulihan ekonomi nasional," tegas Susanto. Untuk pertama kalinya KPK mengeluarkan SP3 terhadap Syamsul Nursalim, Itjih Nursalim. Padahal, keduanya sudah ditetapkan tersangka karena diduga merugikan negara Rp 4,58 Triliun.[bng]  

Topik:

SP3 Sjamsul Nursalim KAMMI

Berita Sebelumnya

Lewat Restorative Justice, Kejagung Siap Tuntaskan Seribu Perkara Pidum Se-Indonesia

Berita Selanjutnya

Fahri Hamzah: Lembaga Super Body (KPK) Tanpa Pengawasan Super Kuat, Berpotensi Banyak Persoalan