Setara Institute Tawarkan Jalan Penyelesaian Kontroversi TWK KPK

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 21 Mei 2021 18:24 WIB
-Setara Institute- Monitorindonesia.com - Kontroversi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) belum berakhir sekalipun Presiden Jokowi menyampaikan sikapnya perihal 75 status pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Bahkan, Setara Institute menilai pernyataan Jokowi tersebut cenderung  bersayap. "Pernyataan Jokowi bersayap dan tidak tegas menggambarkan keraguan sikapnya terkait politik hukum pemberantasan korupsi," tegas Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangan persnya di Jakarta,  Jumat (21/5/2021). Terhadap  75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, menurutnya, penyataan Jokowi ini adalah ‘pembelaan’ nyata atas mosi yang disampaikannya di ruang publik terkait dengan protes hasil TWK.  Sementara bagi pimpinan KPK, lanjut Hendardi,  pernyataan Jokowi bisa jadi ditafsir sebagai bentuk teguran dan inkonsistensi Jokowi dalam menjalankan amanat UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab publik bisa memahami bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah mandat revisi UU KPK, dimana Jokowi dengan 50 persen  kewenangan yang dimilikinya Jokowi telah menyetujui revisi. "Publik juga bisa mencatat bahwa pemerintah yang dipimpin Jokowi menyetujui hak inisiatif DPR yang mengusulkan revisi UU KPK. Akan tetapi, setelah produk hukum itu selesai dan dijalankan oleh pimpinan KPK, di tengah kontroversi tes TWK, Jokowi tampak cuci tangan," kata Hendardi. Sementara,menurutnya lagi, pimpinan KPK hanya menjalankan mandat UU KPK dan UU ASN serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tata cara menjadi ASN. "Oleh karena itu wajar jika oleh sebagian kalangan, Jokowi dianggap basa basi," tegasnya. Ihwal alih status 75 pegawai KPK, Hendardi  menegaskan, sebenarnya secara normatif bisa diselesaikan melalui jalur-jalur yang tersedia dari mulai menggugat produk-produk administrasi negara yang dikeluarkan KPK maupun melalui Ombudsman terkait dugaan mal administrasi, sebagaimana sudah dilakukan oleh 75 pegawai KPK. Akan tetapi implifikasi di ruang publik menjadikan isu ini bergeser menjadi narasi mematikan KPK, padahal masih terdapat lebih dari 1000 insan KPK lain di dalam institusi ini. Di sisi lain, Hendardi melihat, pengabaian TWK dalam proses seleksi dan/atau alih status ASN, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai variabel tidak penting, juga bisa dianggap mengabaikan fakta-fakta intoleransi dan radikalisme yang sudah banyak bersarang di tubuh institusi-institusi negara, pemerintahan dan di tengah masyarakat. "Mandat lolos TWK itu melekat pada calon ASN, siapapun dan dimanapun institusinya," tegasnya Untuk mengakhiri kontroversi yang merugikan agenda pemberantasan korupsi, Hendardi menyampaikan sejumlah langkah-langkah nyata  bisa ditempuh. Pertama, Jokowi konsisten mendukung penegakan UU 19/2019 yang disetujuinya pada 2019 silam dengan menjamin independensi KPK mengatur dirinya sendiri karena KPK adalah self regulatory body, atau bisa mengeluarkan Perppu pembatalan UU 19/2019, sehingga kisruh alih status ini tidak terjadi dan tidak menyandera pimpinan KPK. Kedua, KPK bersama badan terkait menjelaskan ihwal TWK dan mencari solusi-solusi yang tidak kontroversial termasuk kemungkinan pemberian penugasan-penugasan khusus selama 75 pegawai KPK belum beralih status dan/atau memberikan kesempatan tes susulan. Ketiga, bagi 75 pegawai KPK melakukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang tersedia. (Ery) #Setara Institute #Setara Institute Tawarkan Solusi

Topik:

twk kpl tawaran setara

Berita Sebelumnya

John Kei Divonis 15 Tahun Penjara

Berita Selanjutnya

Data Bocor, Bareskrim Panggil Dirut BPJS Kesehatan Senin