Prof. Harkristuti Harkrisnowo : Tindak Pidana Covid-19 Perlu Mendapat Perhatian Khusus

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 23 Mei 2021 20:00 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Prof. Harkristuti Harkrisnowo menyatakan sebagai organisasi profesi yang sudah lama berdiri MAHUPIKI memiliki tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan. Mantan dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) kementerian hukum dan HAM ini menyampaikan perlunya para insan hukum untuk lebih memperhatikan penanganan berbagai kasus pidana yang terjadi di Indonesia. "Termasuk berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kondisi darurat Covid-19 yang perlu mendapat perhatian khusus," ujar Prof. Harkristuti Harkrisnowo dalam Halal Bihalal sekaligus Dialog antar Pengurus dan anggota MAHUPIKI, Minggu (23/5/2021). Ke depan, lanjutnya, MAHUPIKI harus bisa menyusun "policy brief" terkait penanganan kasus-kasus pidana kepada pemerintah. Khususnya bagi lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan agung maupun lembaga peradilan "Policy Brief menjadi salah satu upaya organisasi untuk membantu penegakkan hukum pidana yang tegas dan berkeadilan," ujar Harkristuti. Acara Halal Bihalal dan Temu Dialog antara pengurus pusat dan anggota MAHUPIKI juga diisi dengan pemaparan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan tahun ini. Ketua Umum MAHUPIKI, Yenti Garnasih mengatakan, salah satu program yang disiapkan adalah Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hukum Pidana bagi para praktisi dan insan hukum pidana di tanah air. Mengingat masih dalam kondisi pandemi, program yang disiapkan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan MAHUPIKI ini akan digelar secara online (daring). Program lainnya adalah penyelenggaraan berbagai Webinar Nasional dan bedah buku, serta kajian-kajian akademis terkait hukum pidana. Selama satu terakhir MAHUPIKI telah menggelar sedikitnya 10 Webinar, 5 diantaranya seri Webinar, yang mengangkat berbagai tema. Mulai dari street crimes, TPPU dan Pemberantasan korupsi, hingga webinar yang mengulas dan mengkaji Sistem Peradilan Pidana di masa Pandemi. Di sisi lain MAHUPIKI juga terus mengembangkan dan mempererat hubungan dan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait. Salah satunya bersama Kejagung MAHUPIKI ikut membantu dalam merumuskan RUU Kejaksaan. Di sisi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi ini juga telah menggelar berbagai program sosial. Diantaranya dengan membagikan 1.000 sembako bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. MAHUPIKI merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah para pakar serta praktisi hukum pidana dan kriminologi di Indonesia. Saat ini sedikitnya ada sekitar 500 anggota yang tergabung dalam organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibentuk pada tahun 1983 MAHUPIKI diketuai pertama kali oleh Profesor Muladi, mantan Menteri Hukum dan HAM RI, dan Profesor Romli Atmasasmita sebagai ketua umum di periode berikutnya. Saat ini Ketua Umum MAHUPIKI dijabat oleh Yenti Garnasih Dekan FH Unpak yang juga dikenal sebagai pakar hukum TPPU Indonesia.[mar]

Topik:

MAHUPIKI Prof. Harkristuti Harkrisnowo

Berita Sebelumnya

Praktik Jual Beli Vaksin Ilegal, Pemuda Lira Medan Apresiasi Poldasu

Berita Selanjutnya

Polri Tegas dan Profesional Namun Tetap Humanis Dimata Publik

Berita Terkait

Hukum
Azmi Syahputra, Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) (Foto: Dok MI)

Perubahan Total KUHAP Rawan Over Eksesif, Resistensi dan Reaktif pada Kepolisian dan Kejaksaan

2 Februari 2025 20:57 WIB

Pendidikan
Azmi Syahputra, Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) (Foto: Dok MI)

Ciderai Kehormatan Institusi, Mahupiki Desak Presiden Copot Mendikti Satryo

20 Januari 2025 21:50 WIB