KUHP Baru Bukan untuk Lindungi Jokowi

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 25 Januari 2023 02:54 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dibuat bukan untuk melindungi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, KUHP baru akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Hal itu Mahfud ungkapkan saat sosialisasi KUHP bertajuk ‘Kenduri KUHP Nasional’ yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/1). Dalam acara tersebut, Mahfud menyebut ada yang mengkritik masalah kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menulis berita, dan masalah ancaman pidana bagi orang yang menghina kepala negara. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua fakta yang berkaitan dengan pasal penghinaan presiden. "Pertama, sejak dulu sudah ada hukum pidana yang mengatur tentang pasal penghinaan terhadap presiden," tegas Mahfud. Kedua, tambah Mahfud, jika aturan itu memang ditujukan kepada Presiden Jokowi, justru KUHP baru tidak berlaku untuk eks Walikota Solo tersebut. Alasannya, KUHP baru diterapkan tiga tahun lagi atau pada 2026 mendatang. “Sedangkan Presiden Jokowi sudah berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024,” katanya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Senin (02/01/2023). Dengan begitu hukum pidana terbaru itu akan menggantikan KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonialisme Belanda. KUHP terbaru terdiri dari 37 BAB, 624 pasal dan 345 halaman. KUHP baru juga terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pasal dan penjelasan.

Topik:

Jokowi KUHP KUHP Baru

Berita Sebelumnya

Tok! Bekas Presiden ACT Divonis Tiga Tahun Penjara 

Berita Selanjutnya

Hari Ini Bharada E dan Putri Candrawathi Sampaikan Pembelaan

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

23 jam yang lalu

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB

Hukum
Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum dari Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya. Foto: Dok MI/Istimewa

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

28 Agustus 2025 01:30 WIB