Bawaslu Bakal Telusuri Eks Terpidana Masuk DCS

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 28 Agustus 2023 14:39 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menanggapi temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait nama bakal calon legislatif (Bacaleg) eks terpidana masuk kedalam Daftar Calon Sementara (DCS). Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Puadi, mengatakan, pihaknya bakal melakukan identifikasi terkait dengan data DCS. "Terkait adanya data yang tidak sinkron ya paling tidak memang Bawaslu itu tetap mengidentifikasi nanti dari hasil pengawasannya," kata Puadi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (28/8). Dikatakan Puadi, jika Bawaslu mendapatkan informasi awal, pihaknya akan menindaklanjuti dan penelusuran terhadap temuan tersebut. Bawaslu, lanjut dia, sebelum menentukan sebuah pelanggaran perlu melakukan kajian secara mendalam. "Kita harus melakukan proses penelurusan, pendalaman," ujar Puadi. Selain itu, Bawaslu juga akan mencermati kinerja dari KPU usai penetapan data DCS. Sebab, KPU harus bekerja sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU). "Apakah nanti terutama ya KPU itu sesuai dengan PKPU yang sudah disepakati," ujar Puadi. Dia menuturkan, jika terdapat temuan dugaan pelanggaran, Bawaslu akan melakukan pendalaman. Kata Puadi, Bawaslu juga akan terus melakukan pengawasan melekat terhadap KPU. "Kalau memang nanti ada ya kita langsung dalami," tandas Puadi. (ABP)   #Bawaslu Bakal Telusuri Eks Terpidana Masuk DCS

Topik:

Bawaslu Puadi Daftar Calon Sementara DCS Eks Terpidana

Berita Sebelumnya

Bawaslu Bakal Awasi Debat Bacapres di Kampus

Berita Selanjutnya

Bawaslu Identifikasi Pimpinan di Papua Tengah Diduga Anggota Separatis

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB