Ini Alasan Dewas KPK Belum Jatuhkan Sanksi Etik Lili Pintauli

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 25 Mei 2022 17:15 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, perkembangan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili Pintauli Siregar selaku Wakil Ketua KPK masih pada tahap pengumpulan bahan juga keterangan untuk keperluan pembuktian. Karena perkembangannya baru sampai disitu, maka proses pemeriksaan terhadap terduga penerima fasilitas serta akomodasi menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022 itu belum bisa dilakukan. "Masih pengumpulan bahan dan keterangan untuk keperluan pembuktian," ucap anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada wartawan, Rabu (25/5). Namun demikian, Albertina Ho menjanjikan bilamana Lili dimintai keterangan akan disampaikan ke publik. "Kalau sudah sampai waktunya Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar) juga akan dimintai keterangan," kata Albertina. Urusan etik Lili ini merupakan yang kesekian kalinya yang dilaporkan ke Dewas KPK. Untuk kali ini, Lili diduga menerima fasilitas serta akomodasi menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Dalam laporan itu, Lili diduga menerima tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika. Sebelumnya, Dewas KPK telah meminta konfirmasi pihak BUMN, yakni PT Pertamina, untuk membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini. Dokumen itu antara lain tiket MotoGP pada Grandstand Premium Zone A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort. (La Aswan)

Topik:

KPK Lili Pintauli

Berita Sebelumnya

Penembakan di SD Texas Tewaskan 21 Orang Termasuk Seorang Nenek

Berita Selanjutnya

Klopp Raih Penghargaan Manager of the Year

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

10 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

12 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

17 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

18 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

22 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

22 jam yang lalu