KPK Bantah Kabar Tunjangan Pegawai Pasca ASN Tak Dibayar

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 6 Januari 2023 11:50 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar bahwa pegawai  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah beralih ke Aparatur Sipil Negara (ASN)yang hingga saat ini, tunjangan dan asuransinya tak kunjung dibayarkan. Menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak bagi para pegawai KPK tetap dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada ASN dan KPK. "Kami pastikan hal tersebut sama sekali tidak benar," kata Ali kepada Monitor Indonesia, Jum'at (6/1). Ali menambahkan, bahwa KPK memastikan selama masa transisi ini, harmonisasi berbagai regulasi terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan. "Selama proses tersebut, pegawai mendapatkan penghasilan sebagaimana tertuang dalam PP No. 41 Tahun 2020, dimana tidak ada sama sekali pengurangan penghasilan yang diterima oleh setiap insan KPK," pungkas Ali Fikri. Sebelumnya, Sumber Monitor Indonesia di internal KPK mengungkap, imbas dari perubahan status dari pegawai lama menjadi ASN berujung pada hak tunjangan kinerja (tunkin) dan tunjangan khusus (tunsus) tak dibayar. Hal itu membuat kinerja KPK dalam dua tahun terakhir melempem. “Tunkin dan tunsus pegawai KPK lama hampir mau 2 tahun ini belum dibayarkan. Saya curiga karena kami tidak satu suara, masih ada yang mau KPK seperti yang dulu tapi sebagian ikhlas karena status PNS,” ujar sumber itu, Selasa (3/1/) kemarin.

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

Ayah Biadab di Lampung, Tega Cabuli Anak Tirinya yang Masih SD

Berita Selanjutnya

Gempa M 4,1 Guncang Labuan Bajo NTT

Berita Terkait

Monitor Hukum
Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Menyoal Dugaan Korupsi Bansos Jakarta, Kini KPK Diminta Supervisi ke APH Lain

9 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

10 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

11 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

12 jam yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

17 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

18 jam yang lalu