KY Usul 24 Hakim Diberi Sanksi, Mengapa?

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 13 April 2023 04:39 WIB
Jakarta, MI - Komisi Yudisial (KY) mengusulkan 24 hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada triwulan pertama tahun 2023. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan sanksi terlebih dahulu terhadap 10 orang hakim, sehingga KY hanya menyampaikan usulan sanksi terhadap 14 hakim kepada MA. “Selain memberikan usulan sanksi kepada 14 orang hakim, KY juga telah memutus lima laporan lainnya dengan putusan penjatuhan sanksi terhadap 10 orang hakim. Namun, MA telah memberikan sanksi terlebih dahulu, sehingga KY tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, saat menggelar konferensi pers penanganan laporan masyarakat triwulan pertama tahun 2023, di Jakarta, Rabu (12/4). Lebih lanjut Joko Sasmito merinci bahwa tujuh orang hakim yang terbukti melanggar KEPPH diusulkan dijatuhi sanksi ringan, sementara tiga hakim lainnya dijatuhi sanksi sedang, dan empat orang hakim dijatuhi sanksi berat. Rekomendasi ini berasal dari delapan laporan yang diterima KY. “Untuk sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada tiga orang hakim dan pernyataan tidak puas secara tertulis kepada empat orang hakim. Sementara usulan sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dijatuhkan kepada tiga orang hakim," jelasnya. Untuk sanksi berat, KY mengusulkan dua orang hakim dijatuhi nonpalu lebih dari enam bulan dan paling lama dua tahun, dan dua orang hakim pemberhentian tetap tidak dengan hormat. "Semua rekomendasi sanksi ini masih dalam tahap minutasi di KY yang selanjutnya akan disampaikan kepada Mahkamah Agung,” ungkapnya. Ia juga memaparkan jenis pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh 14 hakim. Bahwa ada 1 hakim melakukan perselingkuhan, 2 hakim menerima gratifikasi, 1 hakim berkomunikasi dengan pihak berperkara, 9 hakim bersikap tidak profesional, dan 1 hakim tidak memberikan akses kepada pelapor untuk bertemu dengan anak kandungnya. Penjatuhan sanksi yang disampaikan KY ke MA berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak, termasuk pelapor dan saksi yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan bukti-bukti yang detail sebelum dilakukan pemeriksa terhadap hakim terlapor. "Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh KY pada Januari sampai dengan Maret 2023 berjumlah 230 orang. Dari jumlah tersebut, ada 177 orang yang hadir memenuhi panggilan KY," ucap Joko. Penanganan lanjutan laporan masyarakat selanjutnya adalah sidang panel. Pada periode ini telah dilakukan sidang panel terhadap 49 laporan, kemudian KY melanjutkan dengan sidang pleno terhadap 68 laporan untuk menentukan terbukti atau tidak terbukti melanggar KEPPH. Akhirnya, KY memutuskan bahwa 13 laporan terbukti melanggar dan 55 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH. #KY Usul 24 Hakim#Sanksi#

Topik:

Komisi Yudisial KY Hakim

Berita Sebelumnya

Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati dan Istrinya Dihukum 20 Tahun Penjara, Pengacara Keluarga Brigadir Yosua: Sangat Memuaskan!

Berita Selanjutnya

Donald Trump Minta Sidang Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Ditunda

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution dan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting meninjau Tanggul Sungai Dalu-Dalu, Desa Sukaraja dan Bendungan di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumut, Rabu (11/6/2025)

Hakim akan Cecar Bobby Nasution soal Pergeseran Anggaran di Sidang Korupsi Jalan Dinas PUPR Sumut

24 September 2025 23:00 WIB

Hukum
Djuyamto mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aan)

Djuyamto Harap jadi Hakim Korupsi Terakhir

10 September 2025 22:43 WIB

Hukum
Sebanyak tiga hakim yang menjatuhkan vonis lepas (ontslag) terhadap kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2022 didakwa menerima suap secara total Rp21,9 miliar. Ketiga hakim tersebut, yakni Hakim Ketua Djuyamto bersama dengan para hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

Jaksa Mendakwa 2 Hakim yang Vonis Lepas Korupsi CPO Terima Suap Rp 6,2 Miliar

21 Agustus 2025 16:00 WIB

Politik
Komisi III DPR menggelar fit and proper test untuk calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan memasuki usia pensiun pada Februari 2026, Rabu (20/8/2025) Foto: Dok MI/Ist

Pernyataan Safaruddin "Jangan Hantam DPR" ke Calon Hakim MK Memalukan: Seperti Membongkar Selimut Tebal yang Menutup Misi DPR

21 Agustus 2025 01:42 WIB

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Aswan)

Vonis Silfester Mangkrak 6 Tahun, Pakar Desak Audit Kinerja Hakim, Jamwas dan Komjak!

13 Agustus 2025 13:08 WIB