Kabiro Hukum Kementerian ESDM: Itu Bukan Dokumen, Hanya Surat Kaleng Biasa

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 14 April 2023 02:49 WIB
Jakarta, MI - Kepala Biro atau Kabiro Hukum Kementerian ESDM, M Idris F. Sihite buka suara soal dugaan mendapatkan surat dokumen rahasia penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idris mengklaim, itu hanya sebuah surat kaleng biasa dan tidak ada lembaga resmi yang buat. “ltu bukan dokumen, tetapi hanya surat kaleng biasa, tidak ada lembaga resmi yang buat, juga diketik tanpa format yang jelas. Tidak bisa disebut dokumen, wong itu hanya kertas 3 lembar, isinya juga tidak jelas berisi daftar nama perusahaan,” kata Idris kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/4). Pelaksana harian (Plh) Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini menegaskan, video yang beredar luas di media sosial beberapa hari terakhir ini hanya potongan-potongan yang tidak utuh dan dipenggal-penggal secara tidak bertanggung jawab. Ia mengklaim, surat yang ditemukan dalam penggeledahan KPK beberapa waktu lalu tidak ada kaitannya dengan proses penyelidikan KPK. “Pada saat penggeledahan itu, saya menjelaskan bahwa konteksnya adalah mengenai banyak laporan atau surat kaleng yang dikirim ke kementerian ESDM dengan maksud dan tujuan tertentu," jelasnya. "Jadi saya tegaskan lagi, itu bukan dokumen. Tetapi hanya tiga lembar kertas yang tidak jelas isinya sehingga saya letakkan begitu saja di antara berkas-berkas lainnya,” timpalnya dengan tegas. Selain itu, Idris juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Pimpinan KPK yang berinisial F. “Saya tegaskan tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi sama sekali, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan yang bersangkutan,” imbuhnya. Lebih jauh, Idris mengatakan bahwa dirinya tidak menganggap penting kertas yang disebut-sebut sebagai dokumen rahasia itu. Sebab, kertas tersebut ditemukan terselip bersama beberapa berkas putusan Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan, sekitar awal tahun 2022 lalu. Berkas putusan PN di Kalsel itu terkait gugatan seorang pengusaha tambang di Kalsel yang berinisial S. “Nah pengusaha tersebut meminta agar izin-izin tambang yang sudah mati, agar bisa diaktifkan lagi. Masalah ini sudah saya jelaskan kepada penyelidik KPK pada Rabu tanggal 12 kemarin,” bebernya. Sementara itu, terkait beredarnya dugaan percakapan dirinya dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, ia tak menampik bahwa Johanis merupakan sahabat lamanya. Menurutnya, komunikasi itu terjadi saat Johanis sebelum menjadi Pimpinan KPK. “Komunikasi itu terjadi antara saya dengan Pak JT, sebelum pak JT menjadi komisioner KPK. Diskusi sering kami lakukan, karena kami berasal dari instansi yang sama bahkan pernah berada dalam satu kantor," katanya. "Namun, perlu saya tegaskan juga, beberapa materi percakapan yang beredar tidak benar. Saya menduga sudah diedit atau direkayasa dengan maksud tertentu," imbuhnya.

Topik:

KPK Kementerian ESDM

Berita Sebelumnya

Sebut Firli Bahuri Kerap Melanggar, Eks Penasihat KPK: Tak Ada Pilihan Lain Selain Dipecat

Berita Selanjutnya

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka TPPU BTS Kominfo

Berita Terkait

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

2 jam yang lalu

Monitor Hukum
Dokumen diduga berisi agen travel penerima kuota haji 2024 tambahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

5 Biro Travel dengan Kuota Haji Terbesar Ini dalam Bidikan KPK!

3 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

Babak Baru Kasus Suap PLTU-2 Cirebon Diusut KPK

9 jam yang lalu

Hukum
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim (Foto: Istimewa)

KPK Jebloskan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim ke Balik Jeruji Besi

16 jam yang lalu

Hukum
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Istimewa)

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

16 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI/)

KPK Ultimatum Pihak Agen Travel yang Tak Kooperatif terkait Kasus Kuota Haji

19 jam yang lalu