KPK Endus Kejanggalan di APBD Pemprov Malut, Ada yang Ngalir ke Partai?

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 23 Juni 2023 13:28 WIB
Sofifi, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) endus ada kejanggalan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut). Pasalnya, setiap penyusunan APBD, KPK menduga Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Malut sering main mata mencari keuntungan untuk kantong pribadi, kelompok, maupun partai. “DPRD Provinsi, intinya adalah ada permainan antara eksekutif dan legislatif, ada pokir-pokir (pokok pikiran) yang dipaksakan. Sudahlah, anggaran terbatas jangan dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat, kira-kira begitu,” ungkap Kasatgas Korsupgah Wilayah V KPK, Dian Patria, di Sofifi, Rabu (21/06) lalu. “Dengan tim sukses kah, orang satu partai, atau teman-teman terdekat, balas budi dan lain-lain. Dan celakanya, proyek tidak selesai, mangkrak, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai (tersangkut kasus korupsi, karena) 18 tahun (masa) kadaluarsa,” sambung Dian menjelaskan. Selain itu, dirinya mengungkapkan, proyek pokir merupakan hak setiap anggota DPRD, asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti, dimulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan lelang, hingga realisasi pekerjaan. “Pokir itu hak (Anggota DPRD). Tapi, intinya ada program yang tidak ada perencanaan, masuk titipan dan itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu,” cetusnya. Sementara itu, dia mencontohkan, belum lama ini, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), serta penahanan terhadap beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi terkait kasus suap ketok palu APBD. “Banyak kasus-kasus (Anggota DPRD), KPK yang (Tangani) di Jambi, baru-baru ini juga di Jatim. Besar sekali kasus yang di Jawa Timur, OPD hanya disuruh teken-teken saja. Jadi, secara umum disana Ketua Dewan ada jatah sekian, Wakil sekian,” pungkas Dian. (Rais Dero).     #KPK Endus Kejanggalan di APBD Pemprov Malut

Topik:

KPK APBD Pemprov Malut Kejanggalan APBD Pemprov Malut

Berita Sebelumnya

Perusahaan Suami Puan Maharani di Proyek BTS Kominfo: Penyuplai Panel Surya Tanpa Lelang!

Berita Selanjutnya

Eks Penyidik Menduga Pungli di KPK Terungkap Pasca Laporan Asusila Terhadap Istri Tahanan

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

18 Oktober 2025 14:27 WIB

Hukum
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel (Foto: Dok/MI)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Noel di Kasus Pemerasan Izin Sertifikat K3

18 Oktober 2025 12:07 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

18 Oktober 2025 11:51 WIB