Dana Korupsi BTS Kominfo Diduga Tak Hanya Mengalir ke Johnny G Plate dan Gerombolannya, Tapi Juga ke Komisi I DPR dan BPK

Jakarta, MI - Juru bicara partai Solidaritas Indonesia (PSI) Irma Hutabarat menyatakan aliran dana yang diduga dikorupsi dari proyek BTS di kementerian Komunikasi (Menkominfo) sebesar Rp 8,3 triliun ternyata mengalir ke Komisi I DPR RI, dan ke BPK sebesar Rp 120 Miliar, dan tempat-tempat lainnya. Pernyataan ini, Irma Hutabarat sampaikan melalui akun tiktok PSI. Menurutnya, sumber informasi itu berasal dari Windy Purnama (WP). Diketahui WP adalah salah satu tersangka korupsi BTS, yang merupakan seorang Direktur dari perusahaan (PT. Multi Berdikari Sejahtera). Bahkan bukan hanya itu, ternyata WP adalah sosok yang berperan langsung sebagai penghubung kepada DPR dan BPK. WP mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 70 miliar kepada pimpinan komisi I DPR RI. Di sisi lain disebutkan Irma, bahwa WP juga mengaku menyerahkan uang sebesar Rp 50 Miliar kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Pelacakan aliran uang sebesar Rp 8,3 triliunan itu harus terus dilakukan, mustahil hal itu hanya dilakukan segelintir orang. Bahkan menurut masyarakat anti korupsi (MAKI) mengatakan, terkait skandal korupsi BTS ada 4 klaster. Klaster pertama adalah pihak Kominfo dan BAKTI, Klaster kedua dari pihak lembaga pengawas di DPR RI dan di BPK. Klaster ketiga Pemborong dan klaster ke empat adala para makelar kasus yang bergentayangan di lingkungan Kejaksaan," jelas Irma dikutip Monitorindonesia.com, Kamis (6/7). Irma pun mendorong Lembaga penegak hukum agar bekerja terus dengan transparan, tegas dan dapat menghukum siapapun yang terbukti terlibat dalam kasus BTS. "Ayok penegak hukum, usut tuntas kasus korupsi BTS ini, bongkar dan hukum siapa pun yang terlibat dalam kasus ini," tambah Irma. Di lain pihak, Ade Armando yang juga politikus PSI turut mengomentari aliran dana skandal korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) Kominfo ini. Ade Armando menduga, aliran uang skandal mega korupsi itu tidak cuma mengalir ke Johnny G Plate dan gerombolannya. "Bukan cuma mengalir ke Johnny Plate dan gerombolannya tapi juga ke Komisi I DPR dan BPK," ujar Armando. Dengan begitu, tambah Armando. Pada kasus tersebut bukan hanya Partai NasDem yang dapat jatah. Tetapi juga kemungkinan Partai lain juga. "Jadi mungkin sekali bukan cuma Nasdem yang dapat, tapi semua Partai," tukasnya. Komisi I DPR Bantah Terima Duit BTS Kominfo Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Dave Laksono menyatakan tidak ada dana korupsi menara BTS Kemenkominfo yang mengalir ke Komisi I DPR. Diketahui, Komisi I DPR merupakan mitra kerja Menkominfo Johnny G. Plate yang saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G. "Enggak ada. Enggak ada, enggak ada," ucap Dave di kompleks parlemen, Selasa (4/7). Dia menganggap hal itu mestinya ditanyakan kepada Kejaksaan Agung sebagai pihak yang mengusut kasus tersebut. Dave memastikan DPR tak akan menghalang-halangi atau menutupi dugaan keterlibatan Komisi I jika ada. "Memang tidak ada, enggak ada yang ditutupi, jadi tidak ada aliran, jadi tidak ada yang dikhawatirkan," kata dia. Diketahui, dugaan aliran dana itu muncul setelah dua tersangka korupsi BTS, Irwan Hermawan dan Windi Purnama, mengaku mengirimkan uang sebesar Rp 70 miliar kepada Nistra Yohan. Dalam BAP Irwan Hermawan sebagai saksi yang menyebutkan menerima uang sekitar Rp 243 miliar. Sumber uang itu terdiri atas 7 sumber yang berbeda dalam rentang waktu 2021-2022. Dalam keterangan itu, Irwan mengaku sama sekali tidak menikmati uang yang diduga terkait dengan proyek BTS 4G. Justru uang itu dipergunakan untuk mengalirkannya ke sejumlah pihak sesuai dengan perintah Anang Latif (mantan Dirut Bakti Kominfo). Tujuan untuk mencegah pengusutan proyek tersebut di lembaga penegak hukum. Berikut penyetor uang: 1. Jemy Sutjiawan selaku Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Rp 37 miliar 2. PT Sarana Global Indonesia: Rp 28 miliar 3. PT JIG Nusantara Persada: Rp 26 miliar 4. PT Waradana Yusa Abadi: Rp 28 miliar 5. Muhammad Yusrizki Muliawan, Direktur Utama PT Basis Utama Prima: Rp 60 miliar 6. PT Aplikanusa Lintasarta: Rp 7 miliar 7. PT Surya Energi Indotama dan Jemy Sutjiawan: Rp 57 miliar Sementara pihak yang diduga sebagai penerima uang adalah sebagai berikut: 1. Anang Achmad Latif (Dirut Bakti, terdakwa): Rp 3 miliar 2. Elvano Hatorangan (Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Bakti): Rp 2,4 miliar 3. Feriandi Mirza (kepala divisi di Bakti): Rp 1,01 miliar 4. Latifah Hanum (pegawai Bakti): Rp 1,7 miliar 5. Windu Aji Sutanto (anggota tim sukses presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan 2014) dan Setyo Joko Santosa (orang kepercayaan Windu): Rp 75 miliar 6. Galumbang Menak Simanjuntak (Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, terdakwa): Rp 43,5 miliar 7. Staf Menteri Komunikasi dan Informatika: Rp 10 miliar 8. Sadikin: Rp 40 miliar 9. Walbertus Natalius Wisang (pegawai Kementerian Komunikasi): Rp 4 miliar 10. Erry (direksi di PT Pertamina): Rp 10 miliar 11. Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga): Rp 27 miliar 12. Nistra Yohan (staf ahli Sugiono-Anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra): Rp 70 miliar 13. Edward Hutahean: Rp 15 miliar Keterangan Irwan tersebut setidaknya ada yang sesuai BAP Windi Purnama sebagai tersangka. Bahwa dalam BAP-nya, Windi mengaku menjadi kurir untuk mengambil dan mengantarkan uang sebagaimana arahan Irwan dan Anang Latif. “Saya diminta menjadi kurir mengantar dan mengambil uang dari pihak-pihak yang diminta Irwan. Misalnya saya mengambil uang dari Bayu (PT Sarana Global Indonesia), Steven (PT Waradana Yusa Abadi), Winston/Tri (PT Surya Energi Indotama), anak buah Jemmy Sutjiawan (PT Fiberhome Technologies Indonesia) dan lain sebagainya,” kata Windi seperti yang termuat dalam BAP-nya. Sementara hubungannya dengan Anang Latif, Windi mengaku mendapat arahan untuk menyerahkan uang kepada sejumlah pihak seperti Yunita, Feriandi Mirza, Jenifer, lalu nomor telepon atas nama Sadikin. Uang tersebut diserahkan di Plaza Indonesia, Jakarta. “Untuk Nistra Komisi I DPR RI saya serahkan di Andara, di Sentul,” lanjutnya. Masih merujuk BAP Windi disebutkan bahwa dirinya, Anang Latif dan Irwan merupakan teman lama. Khususnya dengan Anang Latif, Windi menyebutkan merupakan teman sejak SMP, SMA hingga kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). “Begitu juga dengan Irwan Hermawan, saat kumpul-kumpul, saya, Anang Latif dan Irwan, Anang Latif bercerita tentang proyek BTS. Saya melihat proyek ini sangat ambisius, apa mungkin dibangun sekian dan memakai microwave,” kata Windi. Sementara itu, Irwan dalam BAP-nya menuturkan, Windi benar menjadi kurir untuk mengambil dan mengantarkan uang kepada sejumlah orang. Dan itu permintaan dari Anang Latif. Irwan mengaku mengetahui soal pemberian uang Rp 500 juta per bulan dari Anang Latif kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. “Yang saya ketahui bahwa ada uang tunai sejumlah Rp 500 juta per bulan yang dititip saudara Anang Latif kepada staf menteri yang saya tidak ketahui namanya untuk kebutuhan staf menteri sejak pertengahan 2021 hingga akhir 2022, saya mengetahui hal tersebut dari penyampaian saksi Anang Achmad Latif kepada saya,” ujar Irwan dalam keterangannya di BAP bertanggal 16 Maret 2023. Kata Irwan, uang sebagai jatah bulanan itu diperoleh Anang Latif dari proyek BTS 4G Bakti. Dan, Irwan menduga sumber uang tersebut berasal dari Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan. “Karena yang memberikan uang ketika proyek sedang berjalan adalah Jemmy Sutjiawan, sedangkan untuk konsorsium lain setahu saya tidak mau memberikan uang sebelum proyek selesai,” kata Irwan. Selanjutnya, kata Irwan, penyerahan uang tersebut dilakukan Windi kepada staf menteri Kominfo senilai Rp 500 juta per bulan. Penyerahan uang tersebut tidak hanya kepada staf menteri melainkan kepada anak buah Anang Latif seperti Feriandi Mirza, Gumala Warman, anggota Pokja, juga ke DPR RI. “Bahwa Windi Purnama adalah pihak yang menjadi kurir untuk mengantarkan uang atas perintah Anang Achmad Latif,” kata Irwan. Soal aliran dana ini khususnya ke DPR, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. “Saya belum dapat infonya,” kata Ketut. Pada akhir Mei lalu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirimkan surat pernyataan kepada Ketua DPR Puan Maharani yang diarahkan ke Komisi I DPR. Surat Boyamin bertujuan meminta pernyataan yang ditandatangani seluruh anggota Komisi I terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G di Kominfo. Menurut Boyamin, pernyataan ini penting karena MAKI mendapat informasi soal dugaan adanya aliran dana proyek BTS 4G kepada anggota Komisi I DPR. “Menurut saya masih setengah-setengah begitu ada dugaan seseorang namanya Nispra itu meminta uang kepada pemborong-pemborong BTS Kominfo, uang Rp 35 miliar katanya versinya dia akan diserahkan ke anggota DPR, Komisi, I katanya begitu,” kata Boyamin. Kendati demikian, kata Boyamin, pihaknya tidak yakin uang tersebut tidak sampai ke Komisi I DPR karena Nispra itu hanya memanfaatkan situasi. Mengapa? Soalnya Nispra kepada temannya bercerita mendapat uang senilai Rp 30 miliar padahal dapat Rp 35 miliar. “Artinya dia (Nispra) saja sudah nggak jujur, kalau pun dapat Rp 35 miliar, omong ke temannya sudah dapat Rp 30 miliar, begitu, artinya diduga bisa saja ditilep dia (Nispra) sendiri, hanya memanfaatkan situasi,” kata Boyamin lagi. Karena itu, kata Boyamin, informasi ini perlu dikonfirmasi anggota Komisi I DPR. Dan, menyatakan mereka tidak menerima apapun terkait dengan proyek BTS 4G yang kini menjadi kasus di Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, penyidik Kejagung telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Johnny G. Plate (mantan Menkominfo), Galumbang Simanjuntak (Dirut Moratelindo), Anang Achmad Latif (mantan Dirut Bakti Kominfo ), Irwan Hermawan (Komisaris PT Solitechmedia Synergy), Yohan Yunato (Tenaga Ahli Hudev UI), Mukti Ali (Account Director of Integrated PT Huawei Investment) dan Windi Purnama (orang kepercayaan Irwan Hermawan). Orang terakhir yang menjadi tersangka dalam perkara ini adalah Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin, Muhammad Yusrizki, yang juga Direktur PT Basis Utama Prima (BUP). Kasus ini bermula dari penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Seluruhnya berada di wilayah 3T Indonesia yang meliputi di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Tahun 2021, Bakti punya komitmen membangun 7.904 BTS 4G di wilayah 3T tersebut. Pembangunan dibagi dalam 2 fase selama 2 tahun yaitu 2021 sebanyak 4.200 desa dan sisanya baru pada tahun berikutnya. Bakti bekerja sama dengan penyedia jaringan terpilih menandatangani kontrak payung yang awalnya dengan ditandatangani Bakti dengan Fiberhome, Telkom Infra dan Multitrans Data yang sepakat membangun BTS 4G di paket 1 dan 2 dengan total nilai Rp 9,5 triliun selama 2021-2022. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara terkait kasus BTS 4G itu kepada Kejagung. Dalam laporannya, BPKP menemukan kerugian negara senilai Rp 8,032 triliun. Sebagai informasi, kasus ini telah menjerat 8 tersangka. Enam dari delapan tersangka itu telah berstatus sebagai terdakwa yang kini dalam proses pembuktian di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Di antaranya Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy pada 22 Mei 2023 dan Johnny G Plate, Menkominfo nonaktif. Sedangkan dua tersangka lainnya masih melengkapi berkas perkara yaitu Windi Purnama, selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan (IH) dan Muhammad Yusrizki, Direktur PT Basis Utama Prima (BUP) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Menkominfo nonaktif, Johnny G Plate bersama tiga terdakwa lainnya Anang Achmad Latif, Yuhan Suryanto dan Irwan Hermawan telah melewati sidang perdana untuk mendengarkan dakwaan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Monitorindonesia.com, telah mengofirmasi soal dugaan aliran dana BTS Kominfo ini ke pimpinan Komisi I DPR RI, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan. (AL) #Dana Korupsi BTS Kominfo

Topik:

DPR PSI BPK Johnny G. Plate Komisi III DPR BTS Kominfo

Dana Korupsi BTS Kominfo Diduga Tak Hanya Mengalir ke Johnny G Plate dan Gerombolannya, Tapi Juga ke Komisi I DPR dan BPK

Berita Sebelumnya

KPK Sepertinya Bohong Lagi

Berita Selanjutnya

Menguak Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo di Senayan, Sinyal Kejagung Periksa Komisi I DPR?

Berita Terkait

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

Dana APBD yang Disimpan di Rekening Giro Pasti Diperiksa BPK

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K