Data DCS Salah Input, Formappi: Harus Diberi Sanksi Berat, Minimal Pemecatan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 21 Agustus 2023 16:46 WIB
Jakarta, MI - Ketidaksinkronan data Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebuah kesalahan besar yang patut diberikan sanksi berat. Hal itu sebagaimana disampaikan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Monitorindonesia.com, Senin (21/8). "Rilis DCS dengan kesalahan menginput data itu adalah kesembronoan maksimal yang harusnya diganjar dengan sanksi berat, minimal pemecatan komisioner KPU yang bertanggungjawab," kata Lucius. Dia menilai, data DCS yang dirilis pertama kali oleh KPU dengan setelah klarifikasi itu berbeda. Ada perubahan jumlah data DCS. "Bayangkan berapa banyak orang yang tertipu dengan angka rilisan awal KPU sebelum Formappi menyampaikan keberatan?," ujar Lucius. Formappi juga kecewa dengan sikap KPU yang tidak memberikan data pribadi dari para caleg yang sudah masuk DCS. "Bagaimana bisa informasi terkait seorang caleg hanya soal nama, asal partai, nomor urut, dan alamat saja?," tandas Lucius. (ABP)     #Data DCS Salah Input #Formappi: Harus Diberi Sanksi Berat

Topik:

Kpu Formappi Daftar Calon Sementara DCS

Berita Sebelumnya

Input Data DCS Saja Tidak Sinkron, Gimana Hitung Suara Pilpres

Berita Selanjutnya

Lima Tersangka Baru Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Mimika Dicegah ke Luar Negeri

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB