Koalisi Perubahan Pastikan Pembentukan Tim Hukum Tidak Berkaitan dengan Pemeriksaan Cak Imin di KPK

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 19 September 2023 08:51 WIB
Jakarta, MI – Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar rapat perdana di NasDem Tower pasca mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN). Masa pendaftaran Capres dan Cawapres Pilpres 2024 semakin dekat. Untuk itu, Koalisi Perubahan melakukan rapat tiga kesekjenan yang dipimpin oleh Sekjen masing-masing partai koalisi. Agenda rapat tersebut diantaranya penyusunan berkas paslon dan penyusunan Tim Hukum Koalisi Perubahan. Pembentukan Tim Hukum Koalisi Perubahan itu, sudah didiskusikan oleh seluruh pimpinan partai politik pengusung Anies Baswedan-Cak Imin. Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, memastikan, pembentukan Tim Hukum tersebut tidak berkait dengan pemeriksaan yang KPK terhadap Cak Imin. "Saya tanya tim panitia perlu ada tim hukum gak? Apa hubungannya khawatir-khawatir ente alamak. Gak khawatir dah," kata Sekjen Partai PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, Senin (18/9). Sementara itu, Sekjen DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyampaikan, hasil rapat tiga kesekjenan Koalisi Perubahan memutuskan untuk mempercepat semua instrumen jelang pendaftaran pilpres 2024 pada Oktober mendatang. . "Ini rapat perdana setelah dewan syuro PKS secara resmi menyatakan dukungannya kepada pak Muhaimin sebagai wakil Presiden Kami ingin berpacu dengan cepat sesuai dengan arahan pimpinan, kami diminta untuk menjadi pendaftar paslon pertama ketika pendaftaran ke KPU," kata Sekjen DPP partai NasDem, Hermawi Taslim. (DI)       #Koalisi Perubahan Pastikan Pembentukan Tim Hukum Tidak Berkaitan dengan Pemeriksaan Cak Imin di KPK

Topik:

KPK Cak Imin Koalisi perubahan Tim Hukum

Berita Sebelumnya

Hari Ini, Saksi Buka-bukaan Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo, Siapa Terlibat?

Berita Selanjutnya

Korupsi LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

3 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Tersangka Baru Korupsi Proyek Tol Trans Sumatra Rp 205 M

4 jam yang lalu

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

14 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

SPI KPK: 57% Responden Nyatakan Anggaran Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

21 jam yang lalu