Mantan Ketua MK: Legal Standing Gugatan Batas Usia Capres-cawapres Tidak Tepat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 25 September 2023 15:54 WIB
Jakarta, MI - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia capres maupun cawapres. Menteri Koordinator Politik Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini juga menegaskan batas usia dan capres cawapres termasuk open legal policy atau kebijakan hukum yang terbuka, sehingga MK tidak bisa menerima gugatan soal itu karena pengaturannya ada di lembaga pembuat undang-undang. "Bukan menolak gugatan, tetapi tidak menerima. Tidak menerima artinya dikembalikan untuk diproses melalui lembaga lain atau proses baru karena legal standing-nya (pijakan dalam permohonan, red) tidak tepat," kata Mahfud usai menghadiri acara di Ponpes Alfalah di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember, Minggu (24/9) malam. Menurut Mahfud, MK tidak bisa mengubah atau membatalkan sebuah aturan yang tidak melanggar konstitusi. Dia kembali menyinggung soal batas usia capres dan cawapres yang kini digugat ke MK. “Apakah 40, 25, 70 (tahun) melanggar? Itu (batas usia) kalau tidak ada pengaturannya, bahwa konstitusi tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi,” ucapnya. Oleh karena itu Mahfud menegaskan jika batas usia capres dan cawapres akan diubah, kewenangan untuk mengubahnya ada pada pembuat undang-undang. “Bukan MK yang mengubah, yang mengubah itu DPR, lembaga legislatif," tuturnya. Menteri pertahanan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu menambahkan MK hanya boleh membatalkan aturan perundangan-undangan yang menyalahi konstitusi. Mahfud menjelaskan pendapat itu didasarkan pada sejarah kemunculan MK pertama di dunia, yakni di Austria pada 1920. Menurut dia, MK merupakan lembaga negative legislature atau institusi yang berwenang membatalkan undang-undang. Mahfud menegaskan MK hanya boleh memutus aturan yang melanggar konstitusi. "Tidak boleh membuat aturan, tetapi membatalkan," katanya. Mantan anggota Komisi Hukum DPR itu pun meyakini para hakim konstitusi mengetahui soal kewenangan MK akan permohonan yang boleh ditangani maupun tidak. Mantan menteri kehakiman dan hak asasi manusia (HAM) itu juga mengajak semua pihak membiarkan MK bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun. "Kita serahkan kepada hakim, kita tidak boleh mengintervensi hakim, biar saja dia bekerja," pungkasnya. (An) #Gugatan Batas Usia Capres-cawapres

Topik:

DPR MK Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Berita Sebelumnya

Suami Puan Maharani Happy Hapsoro Diperiksa Kejagung Soal Korupsi BTS Kominfo? Ini Kata Kejagung

Berita Selanjutnya

Sidang Tuntutan Wowon Cs Ditunda Terus, Hakim ke Jaksa: Kerjanya Apa? Tolong yang Serius!

Berita Terkait

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok MI)

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

6 jam yang lalu

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB