Tak Ada Alasan Lagi Kejagung untuk Tidak Usut Rp 70 M Korupsi BTS Kominfo ke Komisi I DPR

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 27 September 2023 14:59 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu mengusut aliran dana terkait kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo ke Komisi I DPR RI sebagaimana yang diungkapkan saksi dalam persidangan. "Tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Agung untuk tidak segera mengusut aliran dana ke Komisi I DPR ini," kata peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, kepada wartawan, Rabu (27/9). Menurutnya, dugaan aliran uang yang terungkap di persidangan itu merupakan sebuah fakta. Terlebih, keterangan itu disampaikan saksi di bawah sumpah. "Jadi logika hukumnya kuat karena satu keterangan dan lainnya saling menguatkan. Artinya, sebagai sebuah fakta persidangan," ucap Herdiansyah. Sebelumnya, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama menyebut adanya aliran dana terkait kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G pada Bakti Kominfo mengalir ke Komisi I DPR. Dia mengetahui hal itu dari mantan Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif. "Saya juga pada saat itu (diinformasikan) Pak Anang lewat Signal pak, itu adalah untuk K1 (Komisi I)," kata Windi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/9) kemarin. Windi menjelaskan K1 merupakan kode untuk Komisi I DPR. Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan juga membenarkan aliran dana itu. Irwan menyebut aliran dana ke Komisi I DPR itu terjadi dua kali. Totalnya mencapai puluhan miliar rupiah. "Saya menyerahkan dua kali Yang Mulia, totalnya Rp70 miliar," ungkap Irwan. Sebelumnya, nama Nistra Yohan juga sempat disebut Irwan dan Anang dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Nistra diketahui sebagai staf ahli Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiono. Akan tetapi Sugiono membantah pernah menerima dana sebesar Rp 70 miliar dari korupsi BTS tersebut.(An)

Topik:

Kejagung Korupsi BTS Kominfo BTS Kominfo Irwan Hermawan Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo Nistra Yohan Komisi I DPR Terima Rp 70 M korupsi BTS Kominfo Windi Puranama

Berita Sebelumnya

Rp 40 Miliar Korupsi BTS Kominfo Masuk Kantong Pejabat BPK

Berita Selanjutnya

Usai Nonton Video Porno, Pria Biadab di Jakbar Perkosa Remaja 13 Tahun

Berita Terkait

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Anak Buah Isma Yatun "Digarap" KPK soal Dugaan Korupsi di Kementerian, Pakar Hukum: Kelakuan Orang BPK dari Dulu Tidak Kapok!

15 menit yang lalu

Hukum
Kejati Jawa Barat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejati Jabar Usut Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Kota Bekasi Rp 6,28 M

18 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Didesak Jadikan Silfester Buronan, Kejagung Lempar ke Jaksa Eksekutor

19 jam yang lalu

Hukum
Surya Darmadi (Foto: Dok MI)

Surya Darmadi Tawarkan Rp 10 T ke Danantara, Kejagung: Enak Saja, Kita Mendakwa Puluhan Triliun!

19 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dihadapan Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10/2025).

Kejagung Tagih Uang Sitaan Rp4,4 T ke Musim Mas dan Permata Hijau

19 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto saat hendak menyerahkan uang Rp13,2 triliun ke Kementerian Keuangan. (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejagung hanya Pamer Rp 2,4 T Hasil Korupsi CPO Rp 13,2 T di Depan Prabowo, Ini Sebabnya

19 jam yang lalu