Rekening Gendut, Ekonom Duga Ada Negosiasi Pajak dengan Wajib Pajak

Albani Wijaya

Diperbarui 6 Maret 2023 18:41 WIB

Rekening Gendut, Ekonom Duga Ada Negosiasi Pajak dengan Wajib Pajak

Jakarta, MI - Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali tercoreng. Ini tak lepas dari kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan Mario Dandy Satriyo anak eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Buntut dari kasus ini, Rafael Alun Trisambodo ketahuan memiliki harta kekayaan sekitar Rp 56 miliar. Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai harta yang dimiliki Rafael dengan nilai sebesar itu tidaklah normal jika dilihat dari latar belakang jabatanya yang menduduki posisi sebagai seorang pejabat eselon III di DJP Kemenkeu. Disisi lain, Anthony juga melihat, kasus rekening gendut itu diduga tidak hanya berhenti sampai di Rafael. Pasalnya, kata dia, kondisi didalam internal pegawai pajak selama ini juga dikenal memiliki gaya hidup yang sangat mewah dengan ditandai terbentuknya klub motor gede Blasting Rijder DJP. "Sepertinya di dalam internal DJP sudah saling tahu dan hal biasa untuk negosiasi pajak dengan wajib pajak. Maka itu, kehidupan mewah di antara mereka tidak menjadi pertanyaan," kata Anthoni, Senin (6/3). Menurut Anthony, harta kekayaan sebesar itu tidak normal bagi sosok pejabat pajak, bagi orang kerja umumnya. Kecuali, kata dia, dapat dari harta warisan. "Maka itu harus diperiksa dan dibuktikan. Harus buka juga berapa pembayaran pajak dari pejabat publik tersebut," tegas Anthony. Oleh karenanya, Anthony berharap, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun lembaga hukum lainya dapat memeriksa aliran dana yang telah mengalir kedalam rekening milik pribadi Rafael tersebut. Sebab, lanjut Anthony, harta itu harus dipastikan apakah didapat melalui harta warisan atau didapat dari orang kerja umumnya. "KPK seharusnya bertindak sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya yaitu memberantas korupsi, dan setiap laporan PPATK juga wajib diselidiki lebih lanjut," tegas Anthony. Ia mengungkapkan, jika penyelidikan atas harta kekayaan milik Rafael tidak selesai sampai akhir atau dihentikan, maka lembaga anti rasuah itu harus menjelaskan serta memberikan alasan mengapa proses penyeledikan itu dihentikan. "Kalau laporan tersebut tidak dilanjutkan atau dihentikan KPK harus memberi alasan yang jelas," tandasnya. #Wajib Pajak

Topik:

Pajak Wajib pajak djp Rafael Alun Trisambodo

Rekening Gendut, Ekonom Duga Ada Negosiasi Pajak dengan Wajib Pajak

Berita Sebelumnya

Subsidi Kendaraan Listrik akan Diumumkan Hari Ini

Berita Selanjutnya

Depo Pertamina Plumpang Dipindahkan ke Lahan PT Pelindo

Berita Terkait

Gila!!! 2 Hari Saja Menkeu Purbaya Terima 15 Ribu Lebih Aduan Masalah Pajak dan Bea Cukai

Baru 2,6 Juta dari Target 14 Juta Wajib Pajak Aktivasi Coretax

Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen, Komoditas jadi Biang Kerok

Purbaya Siapkan WA Khusus untuk Adukan Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

Bersih-bersih DJP! 13 Pegawai Pajak Kembali Terancam Dipecat

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K