Kenaikan Pajak Hiburan Dinilai Hotman Paris Tidak Masuk Akal dan Mematikan Bisnis
![Zefry Andalas](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![Kenaikan Pajak Hiburan Dinilai Hotman Paris Tidak Masuk Akal dan Mematikan Bisnis Pengacara sekaligus pengusaha hiburan Hotman Paris Hutapea. (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/671522d2-2f51-4a80-836a-3642078425a0.jpg)
Jakarta, MI - Hotman Paris Hutapea pengacara sekaligus pengusaha hiburan mengeluhkan pajak untuk pengusaha hiburan di Indonesia sangat besar. Menurutnya, negara-negara tetangga Indonesia pajaknya jauh lebih kecil, misalnya Thailand cuma 5%, Malaysia cuma 6%, hingga Singapura pun 9%. Hanya di Indonesia saja ada pajak sampai 40-75%.
"Ingat Thailand aja malah 5%, Malaysia 6%, Singapura 9%. Kita aja sampe 40% bahkan ada yang 75% dari pendapatan kotor," kata Hotman Paris di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
Hotman bercerita, selama ini jadi pengusaha tempat hiburan harus membayar sederet pajak. Mulai dari pajak penghasilan (PPh) 20%, pajak karyawan, pajak minuman, hingga sekarang pajak PBJT sampai 75%. Katanya kalau dihitung-hitung pengusaha mesti bayar pajak hampir 100% sendiri.
"Kemudian bayar pajak PPh 20%, bayar pajak karyawan, bayar pajak minuman PPN 11%. Berarti pajak hampir 100% negara apa ini?" ungkapnya.
Dia menyampaikan, ketetapan pajak PBJT ini sangat tidak masuk akal. Tidak hanya membenani bahkan bisa mematikan bisnis para pengusaha.
"Peraturan ini tidak masuk di akal ada oknum berambisi entah karena apa agar bisnis ini tutup. Padahal masyarakat Bali akan mengamuk kalau sampai bisnis kelab di Bali tutup. Karena kalau ribuan turis itu kan kalau malam emang dia tidur? Kan dia pergi ke kelab. Nyatakan aja sekaligus bisnis pariwisata tutup di Indonesia. Selesai," paparnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Mendagri Sebut Sudah Ada 30 ASN yang Mengundurkan Diri untuk Maju di Pilkada 2024 Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/menteri-dalam-negeri-mendagri-tito-karnavian-foto-midhanis.webp)
Mendagri Sebut Sudah Ada 30 ASN yang Mengundurkan Diri untuk Maju di Pilkada 2024
22 jam yang lalu
![Kemendagri Bolehkan ASN Ikut Kampanye! Pengamat: Celah Politik Praktis! La Ode Muhammad Didin Alkindi (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/didin-alkindi.webp)
Kemendagri Bolehkan ASN Ikut Kampanye! Pengamat: Celah Politik Praktis!
14 Juli 2024 15:45 WIB
![Mendagri Pastikan Tak Ada Ampun Bagi ASN yang Melanggar Netralitas di Pilkada Serentak 2024 Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/menteri-dalam-negeri-mendagri-tito-karnavian-foto-midhanis.webp)
Mendagri Pastikan Tak Ada Ampun Bagi ASN yang Melanggar Netralitas di Pilkada Serentak 2024
9 Juli 2024 22:00 WIB
![Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/ketua-dpp-pks-mardani-ali-sera-foto-midhanis-2.webp)
Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri
4 Juli 2024 13:37 WIB
![Mendagri Bakal Serahkan Kepala Daerah ke APH Jika Terbukti Bermain Judi Online Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/menteri-dalam-negeri-mendagri-tito-karnavian-foto-midhanis.webp)
Mendagri Bakal Serahkan Kepala Daerah ke APH Jika Terbukti Bermain Judi Online
27 Juni 2024 16:05 WIB