Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran Diklaim Rugikan Negara Rp1,2 Triliun

Jakarta, MI - Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelesaikan masalah subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, yang diklaim merugikan negara hingga Rp1,2 triliun.

"Kita akan lakukan kerja sama juga dengan BPS untuk melihat data (penerima subsidi listrik) yang tidak tepat sasaran," ujar Yuliot di Kantor Bea Cukai Kementerian Keuangan, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

Yuliot menegaskan pentingnya memahami konteks ketidaktepatan sasaran yang dimaksud.

Yuliot menjelaskan bahwa subsidi listrik yang tidak tepat sasaran tidak hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan penerima, namun juga harus mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

"Kami lagi melihat data-data yang tidak tepat sasaran tadi," katanya.

"Ini kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di (Direktorat Jenderal) Ketenagalistrikan, di PLN, kira-kira yang tidak tepat sasaran itu yang kira-kira bagaimana," tutup Yuliot.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berupaya memetakan ketepatan penyaluran subsidi listrik untuk pelanggan 450 VA bersubsidi, serta daya 900 VA non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ditujukan bagi masyarakat miskin.

Stranas PK menemukan empat temuan utama terkait hal ini:

Pertama, hanya 42,7 persen dari 33.041.512 penerima subsidi listrik 450 VA dan 900 VA non-DTKS yang datanya sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Kedua, subsidi listrik untuk pelanggan 450 VA tidak sepenuhnya dinikmati oleh warga miskin. Hanya 41,25 persen, atau sekitar 10.074.930 pelanggan penerima subsidi listrik 450 VA yang terdaftar dalam DTKS milik Kementerian Sosial.

Ketiga, 1.059.230 penerima subsidi dengan daya 450 Va punya saluran listrik lebih dari satu. 

Keempat, sebanyak 866.060 data teridentifikasi meninggal, memiliki kepemilikan saluran listrik Iebih dari satu, dan tidak terdapat pada DTKS pada subisdi listrik untuk pelanggan 900 Va rumah tangga miskin.

"Atas data tersebut, estimasi subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin bernilai kurang lebih Rp1,2 triliun per bulan," tulis Stranas PK. (rl)