Rieke Diah Pitaloka: Data Dasar Negara Bodong, Kas Negara Pasti Bolong

Jakarta, MI - Beberapa hari ini seolah ada “polemik” Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Perdebatan yang berkembang terkait anggaran negara untuk pembangunan.

"Sebenarnya keduanya sama menawarkan perspektif pentingnya data yang akurat, aktual dan relevan dalam merancang kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan anggarannya," kata Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka kepada monitorindonesia.com, Rabu (22/10). 

Dirinya mendukung langkah Menteri Keuangan yang berusaha membongkar rekayasa keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dengan memanfaatkan bunga dari dana yang disimpan di bank daerah.

"Saya mendukung Menkeu yang berupaya keras membongkar indikasi negatif “financial engineering” atau rekayasa keuangan. Salah satunya ‘permainan bunga dana tak salur’ dari APBN dan atau APBD yang beroperasi lewat manipulasi data," kata anggota Komisi VI DPR RI itu.

Saat ini, dirinya pun memberi dukungan  kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi untuk merintis data dasar pembangunan yang presisi, berbasis data desa/kelurahan. 

"Kami percaya transparansi keuangan negara dimulai dari reproduksi data dasar pembangunannya. Data dasar negara bodong, kas negara pasti bolong. Kang Purbaya, Kang Dedi my besty perjuangan yuk ah urang sami-sami rojong (kita beri dukungan) Presiden Prabowo, yang sangat peduli terhadap isu data negara untuk terbitkan Perpres tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Presisi," kata Rieke.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, dana pemerintah daerah atau pemda yang belum terpakai dan justru mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Data Kementerian Keuangan ini bersumber dari data Bank Indonesia dan merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.

Menurut Purbaya, per September 2025, realisasi belanja APBD tercatat Rp 712,8 triliun atau sekitar 51,3 persen dari pagu Rp 1.389,3 triliun.

“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya.