DPR Minta Kritik terhadap Alfamart–Indomaret Disikapi Bijak, Bukan Sebagai Serangan

Jakarta, MI -  Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta semua pihak menyikapi pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, terkait dominasi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret dengan cara yang bijak dan proporsional.

Menurut Rivqy, kritik tersebut bukan serangan terhadap pelaku usaha tertentu, melainkan dorongan untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi nasional.

“Pernyataan itu harus kita lihat sebagai dorongan agar pemerintah menata kembali ekosistem perdagangan nasional. Ritel modern dan usaha kecil tidak seharusnya saling melemahkan, tetapi tumbuh bersama secara seimbang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Rivqy menyoroti ketimpangan antara omzet ritel modern nasional yang kini mencapai sekitar Rp700 triliun per tahun dengan kondisi jutaan usaha mikro dan kecil yang menjadi penopang 60 persen PDB nasional, namun masih kesulitan mengakses pasar dan permodalan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus menata ulang aturan izin ritel modern agar tidak merugikan pedagang kecil, terutama dalam hal penentuan lokasi.

“Kesetaraan ekonomi harus menjadi prioritas. Sekarang bisa kita lihat di banyak daerah, radius nggak sampai 200 meter sudah berdiri ritel modern. Ini perlu ditertibkan agar ada ruang hidup bagi usaha kecil,” tegas politisi muda PKB itu.

Lebih jauh, Rivqy mendorong adanya kemitraan antara ritel modern dan UMKM lokal, salah satunya dengan membuka akses bagi produk-produk lokal di jaringan minimarket. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang berbasis data dan keadilan, bukan semata tekanan pasar.

“Modernisasi ekonomi penting, tetapi harus dijalankan secara kompetitif dan adil agar tidak ada yang tertinggal. Amanah konstitusi kita jelas menekankan prinsip ekonomi berkeadilan,” pungkasnya.