Menteri Erick Sudah Terlalu Banyak Rusak BUMN, Layak Dicopot!

Jakarta, MI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik Menteri BUMN Erick Tohir atas kondisi perusahaan BUMN saat ini.

Pasalnya, PT Pertamina (Persero) sata ini terkena skandal kasus dugaan korupsi dengan angka yang fantastis. Menurutnya, Erick Thohir yang telah menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 2019 atau era Joko Widodo itu telah banyak memberikan kerusakan.

“Pak @erickthohir yth, Bapak sudah terlalu banyak merusak BUMN,” kata Said Didu dalam akun X pribadinya, dikutip Monitorindonesia.com, Senin, (3/3/2025).

Dia mencontohkan empat hal yang dimaksud merusak diantaranya menggunakan BUMN untuk kepentingan pribadi, menempatkan orang seenaknya, konflik kepentingan bisnis pribadi, hingga menggunakan BUMN untuk kepentingan politik.

“Seperti menggunakan BUMN untuk kepentingan pribadi, menempatkan orang seenaknya, konflik kepentingan bisnis saudara di BUMN dan gunakan BUMN untuk kepentingan politik. Akhirnya BUMN hancurrrr,” tandasnya

Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi total terhadap perusahaan BUMN tersebut. “Kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depan,” kata Erick.

Copot Erick!

Presiden Prabowo Subianto disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax.

"Soal kualitas dan harga BBM itu menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak termasuk kita sendiri, maka perlu kita dukung penuh pihak Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan permainan impor ini agar terang benderang," kata Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Minggu (2/3/2025).

Erick Thohir sempat bungkam selama lebih dari empat bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024.  Namun, setelah bertemu Jaksa Agung, Erick tiba-tiba menyatakan akan mengevaluasi direksi yang jadi tersangka.

Yusri menilai tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini. Ia pun menyoroti peran Menteri BUMN dalam mengawasi bisnis Pertamina.  "Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," jelas Yusri.

Dia pun berharap, jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan.