Standar Baru Bank Dunia: Hampir 200 Juta Penduduk RI Tergolong Miskin

Jakarta, MI - Bank Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global yang selama ini digunakan sebagai acuan internasional. Pergantian ini dilakukan dengan menggunakan standar terbaru purchasing power parity (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017.

Dampaknya, batas garis kemiskinan di seluruh kategori pendapatan negara mengalami kenaikan signifikan. Pertama, standar tingkat kemiskinan ekstrem sebesar USD2,15 per kapita per hari naik menjadi USD3 per kapita per hari.

Kemudian, revisi pada tingkat kemiskinan lower middle income country (LMIC) yang awalnya dipatok USD3,65 per kapita per hari diubah menjadi USD4,20 per kapita per hari.

Lebih lanjut, perubahan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country (UMIC), yakni dari yang sebelumnya hanya USD6,85 menjadi USD8,30 per kapita per hari.

"Penerapan PPP 2021 berimplikasi pada revisi garis kemiskinan global," ujar Bank Dunia dalam laporan yang dirilis Rabu (11/6/2025). 

Perubahan ini menyebabkan lonjakan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sebagai perbandingan, pada April 2025 lalu, Bank Dunia melalui laporan Macro Poverty Outlook masih memakai acuan PPP 2017 dalam menghitung angka kemiskinan global. Berdasarkan standar tersebut, terdapat sekitar 171,8 juta warga Indonesia yang masuk kategori miskin.

Sementara itu, total populasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 285,1 juta penduduk. Artinya, berdasarkan standar lama, sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia tergolong miskin.

Dengan diberlakukannya standar baru garis kemiskinan global, angka kemiskinan di Indonesia mengalami lonjakan signifikan. 

Mengacu pada ambang batas baru untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar USD8,30 per kapita per hari, otomatis penduduk miskin di Indonesia tembus 68,25 persen dari total populasi 2024.

Dengan jumlah penduduk mencapai 285,1 juta jiwa, maka ada sebanyak 194,58 juta orang miskin di Indonesia pada tahun ini.