Perkuat Bukti Kasus Impor Garam, Kejagung Periksa Dua Pejabat Kemdag

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 5 Juli 2022 21:36 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung RI) tengah memperkuat bukti dan melengkapi berkas kasus impor garam industri tahun 2016 sampai tahun 2022. Hal tersebut ditandai dengan diperiksanya dua Pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan (Kemdag) yakni Arif Sulistyo (Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal) dan M (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri). Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan dua pejabat tersebut dicecar guna mencari tersangka Skandal Impor Garam, yang diduga merugikan negara hingga Rp2,54 triliun. Pemeriksaan kedua pejabat itu, kata Ketut, sebagai tindak lanjut diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) No:Prin- 38/F. 2/06/2022, Senin (27/6). “Materi pemeriksaan adalah regulasi importasi garam,” kata Ketut dikutip pada, Selasa (5/7). Selain Arif dan M, turut diperiksa tiga pejabat Kemdag lain, yakni Mantan Koordinator dan Pelaksana Pengganti Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, 2017 atas nama M, tahun 2018 atas nama OA (2018) dan NE (2016). “Ketiga saksi, seperti dua Pejabat Eselon II Kemdag diperiksa terkait regulasi importasi garam,” jelasnya. Sebagai informasi, kasus ini berawal pada tahun 2018 yakni terdapat 21perusahaan importir garam mendapat kuota persetujuan impor garam industri sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp2, 054 triliun. Persetujuan pemberian impor dilakukan tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah. Para importir kemudian mengalihkan secara melawan hukum peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan kerugian terhadap perekenomian Negara.

Topik:

Kejagung Impor garam

Berita Sebelumnya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Sebut Rangkaian HUT ke-76 Bhayangkara Semangat Jaga Persatuan

Berita Selanjutnya

Doni Salmanan Jadi Penghuni Rutan Kelas I Kebonwaru Kota Bandung

Berita Terkait

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

21 menit yang lalu

Hukum
R. Fadjar Donny Tjahjadi (Foto: Istimewa)

Kejagung Dikabarkan Geledah Kediaman Pejabat Bea Cukai R. Fadjar Donny Tjahjadi

4 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Siasat Marcella Cs Lakukan "Operasi Media" untuk Pengaruhi Sidang Korupsi Tata Kelola Timah

9 jam yang lalu

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Persilakan Nadiem Ajukan Izin untuk Penanganan Medis Pascaoperasi

10 jam yang lalu

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

23 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Marcella Cs Bentuk Group Chat Dengan Nama Samaran: Bahas Pembentukan Opini Negatif Penanganan Perkara CPO

25 Oktober 2025 15:32 WIB