Natalius Pigai Sentil Mahfud MD Soal Etik Sambo: Moral Itu Lebih Tinggi daripada Pidana

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 7 Agustus 2022 18:17 WIB
Jakarta, MI - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menyoroti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa perkara etik Ferdy Sambo mempermudah pengusutan pidana. Mahfud mulanya mengonfirmasi kabar Sambo dibawa untuk pemeriksaan etik. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, hukum pelanggaran etik dan pelanggaran pidana bisa sama-sana jalan sehingga tidak harus saling menunggu dan tidak bisa saling meniadakan. Natalius Pigai menilai Mahfud MD tak paham bahwa moral itu lebih tinggi dari pidana dan ia juga meminta kepada Mahfud MD agar tidak terlalu memasuki hal hal teknis di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Sambo. Mahfud MD: Publik Tak Usah Khawatir, Penanganan Kode Etik Permudah Pemeriksaan Pidana https://t.co/OAFb8OoG8X Pak Mahfud tidak usah masuk hal2 teknis kepolisian. Masa Menko tidak paham kalau Kode Etik itu setelah Pidananya. terbukti. moral lebih tinggi dari pidana. @jokowi," kata Natalius Pigai melalui cuitannya di Twitter seperti dikutip Monitorindonesia.com, Minggu (7/8). Sementara itu, warganet lainnya menilai dalam pengusutan kasus ini tergantung pada mana yang lebih kuat untuk membakkingnya. "Ini mah adu kuat bekking," cuitan Hoda nalollom. "Betul," cuitan Alexander El Jr. Diberitakan sebelumnya, bahwa Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob terkait pelanggaran etik menyangkut kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut perkara etik Ferdy Sambo mempermudah pengusutan pidana. Hal ini disampaikan Mahfud di akun media sosialnya seperti dilihat pada Minggu (7/8/2022). Mahfud mulanya mengonfirmasi kabar Sambo dibawa untuk pemeriksaan etik. Menurutnya, hukum pelanggaran etik dan pelanggaran pidana bisa sama-sana jalan sehingga tidak harus saling menunggu dan tidak bisa saling meniadakan. "Artinya, kalau seseorang dijatuhi sanksi etik bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun diproses secara sejajar," ujarnya. Terkait etik dan pidana ini, Mahfud Md mencontohkan kasus mantan hakim MK Akil Mochtar. Ketika Akil Mochtar ditahan karena sangkaan korupsi setelah di-OTT maka tanpa menunggu selesainya proses pidana, pelanggaran etiknya diproses. [Amin]

Topik:

Natalius Pigai Mahfud MD Etik Sambo

Berita Sebelumnya

Penabrak Anggota PJR Polda Metro Jadi Tersangka, Polisi: Pelat Nomor Palsu!

Berita Selanjutnya

Putri Candrawati Belum Dapat Bertemu Ferdy Sambo, Ini Alasannya

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Tunggu Laporan untuk Tindaklanjuti Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Koordinator MAKI: KPK Super Ngawur!

22 Oktober 2025 12:01 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Sampaikan Data Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

21 Oktober 2025 11:44 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB