Lagi, Kejagung Periksa Dua Anak Buah Menteri Johnny Terkait Korupsi BTS

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 24 Januari 2023 20:17 WIB
Jakarta, MI - Dua anak buah Menteri Kominfo Johnny G Plate, diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022, pada Selasa (24/1). Dua saksi tersebut adalah inisial HEP selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Komunikasi dan Informatika dan inisial ASL selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Kejagung juga memeriksa 3 saksi lainnya untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus yang merugikan negara sekitar Rp 1 triliun itu. "J selaku Ketua Koperasi Usaha Sejahtera Optimis, A selaku Direktur Utama PT Bukit Bima Batara, ZZ selaku Direktur PT Zhong Futong Indonesia," jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana. Adapun kelima orang saksi ini diperiksa untuk tersangka AAL, tersangka GMS, dan tersangka YS. Diketahui, perhitungan sementara itu berdasarkan nilai kontrak dalam proyek tersebut yakni Rp 10 triliun. #Menkominfo Johnny G Plate #Johnny G Plate # Johnny

Topik:

Kejagung Korupsi Kominfo Johnny G. Plate BTS BAKTI

Berita Sebelumnya

Isu Perselingkuhan Putri Candrawathi Hanya Imajinasi Pincisan Penuntut Umum

Berita Selanjutnya

Kejagung Periksa Pejabat Kemenperin Kasus Korupsi Impor Garam 

Berita Terkait

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

18 jam yang lalu

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

4 Oktober 2025 16:25 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Riza Chalid (Foto: Dok MI/Ist)

Paspor Dicabut, DPO Riza Chalid dan Jurist Tan Berstatus Stateless, Apa Itu?

4 Oktober 2025 13:21 WIB

Hukum
Tamron alias Aon (Foto: Dok MI)

42 Ribu Ton Mineral Senilai Rp 216 M Milik Tamron Disita Kejagung

2 Oktober 2025 18:47 WIB

Hukum
Iwan Ginting (Foto: Dok MI)

Terima Rp 500 Juta Hasil Barang Bukti yang Ditilap, Jaksa Iwan Ginting Dicopot

2 Oktober 2025 14:50 WIB