Kecam Keras Pembubaran Ibadah di Binjai, PGI Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 30 Mei 2023 22:03 WIB
Jakarta, MI - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI mengecam keras aksi pembubaran ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai pada Jumat, 19 Mei 2023 di Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara. Yaitu Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon pada 19 Mei 2023 di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) dengan aktivitas pendidikan Agama Kristen pada 28 Mei 2023 di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kejadian-kejadian tersebut berlangsung pada rentang waktu yang hampir bersamaan. Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt. Henrek Lokra sangat menyayangkan kejadian tersebut. Kasus–kasus seperti ini, kata dia, masih terjadi setelah Presiden Jokowi secara tajam mengkritisi pelarangan pembangunan rumah ibadah. Serta menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama pada Januari 2023 lalu dalam Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Bogor. Atas aksi penghentian paksa aktivitas peribadahan dan pendidikan agama Kristen tersebut, pihaknya menyampaikan sikap bahwa keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan riil masyarakat. "Pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam membina kerukunan antarumat beragama, salah satunya dengan memfasilitasi pendirian rumah ibadah," ungkapnya. Dijelaskannya, bahwa PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 13 dan 14 mengamanatkan Kepala Daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah, sementara jemaat terus mengupayakan dukungan 90 dan 60 KTP. Kemudian, PGI juga menyatakan protes keras dan meminta Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras kepada Wali Kota Binjai, Wali Kota Pekanbaru, dan Bupati Bandung Barat. "Untuk mengeluarkan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara berdasarkan PBM 9 dan 8 tahun 2006," tegasnya. Selanjutnya, PGI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus–kasus seperti ini berulang tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. Menurut Henrek, sikap pembiaran negara akan berakibat pada pudarnya wibawa negara, berkembangnya rasa tidak percaya, serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang berpotensi menjadi konflik terbuka, apalagi pada momentum memasuki tahun politik dengan politisasi identitas yang sangat rawan. "Kepada para pelayan dan jemaat GMS Binjai, GBI Gihon Pekanbaru, dan GBI di Cilame, Bandung Barat, serta umat Kristen secara menyeluruh, PGI menganjurkan untuk tetap teguh dalam iman kepada Kristus," katanya. "Dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk izin pendirian rumah ibadah, serta terus menjalin persaudaraan sesama anak bangsa di mana saudara berada," imbuhnya.

Topik:

PGI Pembubaran Ibadah

Berita Sebelumnya

Mario Dandy Dipindahkan dari Rutan Cipinang ke Lapas Salemba, Ada Apa?

Berita Selanjutnya

Korupsi Graha Telkom Sigma, Kejagung Periksa Legal PT Sigma Cipta Caraka

Berita Terkait

Ragam
Ilustrasi [Foto: Ist]

Intoleransi Kian Marak, Pemerintah Justru Memberi ‘Angin Segar’

28 Juli 2025 15:16 WIB

Nasional
Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom

Robert Prevost Terpilih jadi Paus Baru, PGI Harap Teruskan Jejak Paus Fransiskus

9 Mei 2025 13:42 WIB

Opini
Timboel Siregar, Staf Advokasi dan Peneliti pada Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) (Foto: Dok MI)

Harapan atas Sidang Raya XVIII PGI

10 November 2024 16:12 WIB