KPK Diminta Tindak Tegas Perusahan Tambang di Maluku Utara yang Bandel Bayar Pajak

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 7 Juli 2023 06:25 WIB
Sofifi, MI - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) dan PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) yang masing-masing beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah dan di Kabupaten Halmahera Utara itu diketahui masih menunggak pajak kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut). “Banyak juga kewajiban-kewajiban perusahaan (PT IWIP dan PT NHM) yang tidak dibayar sampai saat ini,” ungkap Wakil Ketua DPRD Malut Sahril Taher kepada wartawan di Sofifi, Kamis (6/7). Untuk itu, pihaknya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemprov Malut untuk memberikan sanksi tegas terhadap kedua perusahan tersebut dengan melakukan penghentian sementara, karena bandel untuk membayar pajak. “Kami juga minta KPK, yang mana meminta provinsi dalam hal ini gubernur untuk melakukan penghentian sementara,” tegasnya Menurut dia, lembaga anti rasuah itu jangan tinggal diam, sebab urusan pertambangan sekarang ini menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Sehingga, KPK jangan sungkan-sungkan untuk menindak tegas perusahan tambang yang tidak taat pada aturan. “Lalu kenapa tidak ada tindakan tegas dari KPK, padahal sektor pertambangan ini adalah fokus dari KPK, ini yang kami sesalkan. Seharusnya KPK mengambil tindakan tegas, apalagi sekarang ini urusan pertambangan itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009. Itu kan kewenangan ada di pemerintah pusat.,” bebernya. (Rais Dero)

Topik:

KPK maluku utara

Berita Sebelumnya

Usut Dugaan Ekspor Nikel Ilegal ke China, KPK Gandeng Bea Cukai

Berita Selanjutnya

KPK Buka Peluang Telusuri Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Ore Nikel ke China

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

6 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

7 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

7 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Tersangka Baru Korupsi Proyek Tol Trans Sumatra Rp 205 M

7 jam yang lalu