Menpora Dito Ubah LHKPN: Hadiah Jadi Hibah!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 24 Juli 2023 17:20 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo akan mengubah terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK. Hal itu diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang mengaku menelepon langsung Dito pada hari ini, Senin (24/7) untuk mengonfirmasi aset-aset yang sebelumnya sudah dilaporkan dalam LHKPN. Diketahui harta kekayaannya mencapai Rp 282 miliar kini menjadi sorotan. Pasalnya, dari jumlah tersebut, Rp 162 miliar disebut sebagai hadiah Fuad Hasan Masyhur, Bos Maktour yang juga mertuanya. Pahala menyebut Dito akan mengganti kategori hadiah itu dengan hibah tanpa akta. "Beliau setuju bahwa beliau akan merevisi LHKPN-nya.  Jadi, dari kategori hadiah diganti jadi hibah tanpa akta karena gua terangin bahwa hadiah itu konotasinya gratifikasi pak. Kalau hadiah dari keluarga sebenarnya enggak," ujarnya. "Jadi, tidak benar kalau hibah itu harus pakai akta. Nah, dari beberapa yang disampaikan, ada beberapa sudah memang nama istrinya," tambahnya. Pahala mengkalim bahwa sejauh ini pihkanya belum menemukan kejanggalan atau pun keraguan dalam LHKPN Dito. Bahkan, kata dia, politikus muda Partai Golongan Karuya (Golkar) itu ingin mengundang KPK untuk membuat program pencegahan korupsi di lingkungan Kemenpora. "Beliau mengundang KPK bikin lah program pencegahan di sana. Besok mungkin jam 8 pagi saya ke sana membicarakan apa sih yang mau dikerjain buat kementeriannya. Kementerian ini agak unik kan, cabor gitu ya. Kita sudah usul bikin sistem saja pak, jadi proposal dari PSSI berapa, dari ini berapa, yang disetujui berapa, sudah lah pakai sistem saja," pungkasnya. (Wan) #Menpora Dito

Topik:

KPK LHKPN Menpora Dito

Berita Sebelumnya

Bobby Joseph Negatif Narkoba Saat Tes Urine, Polisi Bakal Lakukan Tes Lagi

Berita Selanjutnya

Audit Proyek BTS 4G Bakti, Kejagung Minta Menkominfo Bentuk Satgas

Berita Terkait

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

SPI KPK: 57% Responden Nyatakan Anggaran Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

10 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Hasanuddin tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur periode 2019-2022 (Foto: Istimewa)

Jadi Tersangka Kasus Dana Hibah, Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Ajukan Praperadilan Lawan KPK

12 jam yang lalu

Hukum
Deolipa Yumara (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Didesak Kembalikan Aset Linda Susanti Rp 600 M yang Disita: Jika Tidak, akan Dilaporkan ke Polisi hingga DPR

14 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Aliran Uang ke PJK3 Terkait Kasus Pemerasan di Kemnaker

15 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Dugaan Laporan Fiktif Program MBG Masuk Radar KPK

10 Oktober 2025 22:38 WIB