Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka Gratifikasi dan TPPU

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 12 September 2023 19:34 WIB
Jakarta, MI - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mantan pejabat di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu tersebut sekarang juga dicegah bepergian ke luar negeri 6 bulan ke depan. Adapun pencegahan terhadap Eko telah diajukan KPK kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham. "Benar, dengan dimulainya penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU pada Dirjen Bea Cukai Kemenkeu RI dan tentunya atas dasar kebutuhan Tim Penyidik dalam pengumpulan alat bukti maka dilakukan cegah terhadap empat orang pihak terkait," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (12/9). Sementara itu tiga orang lainnya, yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri adalah pihak swasta. Menurut informasi yang dihimpun, tiga orang itu antara lain Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri Ari Muniriyanti Darmanto, Komisaris PT Emerald Perdana Sakti Rika Yunartika, dan Direktur PT Emerald Perdana Sakti Ayu Andhini. "Kami imbau agar para pihak tersebut selalu kooperatif hadir dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan Tim Penyidik," pungkasnya. (An)

Topik:

KPK TPPU Gratifikasi Eko Darmanto

Berita Sebelumnya

Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Dicegah KPK ke Luar Negeri

Berita Selanjutnya

Hari Ini Rocky Gerung Kembali Diperiksa Bareskrim Polri

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

18 Oktober 2025 14:27 WIB

Hukum
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel (Foto: Dok/MI)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Noel di Kasus Pemerasan Izin Sertifikat K3

18 Oktober 2025 12:07 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

18 Oktober 2025 11:51 WIB