3 Pejabat Pemprov Malut Digiring ke Gedung Merah Putih KPK
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggiring tiga orang pejabat eselon II, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) ke Jakarta, melalui Bandara Sultan Baabullah Ternate, sekitar pukul 07.15 WIT, menggunakan Garuda Indonesia GA 649.
Ketiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Malut itu, yakni Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut, Imran Yakub, Kadis PUPR Daud Ismail dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Ridwan Arsan.
Selain itu, KPK juga membawa 1 staf Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Maluku Utara. Mereka akan diterbangkan pada pukul 08.00 WIT, menuju Gedung merah Putih KPK di Jakarta.
Sebelumnya, pada Senin (18/12) KPK menyegel sejumlah Kantor lingkup Pemprov Malut, diantaranya ruangan kepala kerja Gubernur Malut, ruangan kerja kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan ruangan kerja Bendahara di Kantor PUPR, dan ruangan kerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut yang berada di Kota Sofifi.
Selanjutnya pada Senin petang tim KPK juga datang menggeledah sejumlah ruangan di Kediaman Dinas Gubernur Malut, di Kelurahan Takoma, Kota Ternate.
Dari informasi yang diterima, KPK menangkap Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama sejumlah orang lainnya, Senin, (18/12).
Total ada 15 orang yang diamankan dalam operasi senyap ini, termasuk pejabat Pemprov Maluku Utara lainnya dan pihak swasta.
"Sejauh ini sekitar lebih dari 15 orang yang ditangkap, baik di Jakarta Selatan maupun di Kota Ternate, diantaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (19/12).
Para pihak yang ditangkap, kata dia, masih berstatus terperiksa dan sedang menjalani pemeriksaan di Kantor KPK.
"Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap. Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai," tandasnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Rp 300 Miliar untuk Pendidikan di Maluku Utara, Sekolah Diminta Hentikan Pungli
29 Juni 2024 22:44 WIB
Pemprov Malut Sukses Gelar Market Sounding E-Katalog Lokal Pekerjaan Konstruksi
9 Juni 2024 08:47 WIB
Manuver Samsuddin Bakal Bikin Mandek APBD, Plt Sekda Malut: Sejak 7 April Akun SIPD Berpindah Tangan
22 April 2024 09:35 WIB
Kemendagri Diduga Cekal APBD Pemprov Malut, Bawahan Presiden Ini Bisa Apa?
21 April 2024 22:13 WIB
Kemendagri Hambat Kegiatan Jamaah Haji hingga Pembangunan di Maluku Utara
19 April 2024 13:38 WIB